VISI.NEWS | JOHOR – Pemerintah Malaysia bersiap memperketat aturan pembelian bensin bersubsidi RON95 dengan menyasar langsung pembeli, khususnya pengguna kendaraan berpelat asing. Mulai 1 April mendatang, siapa pun yang membeli RON95 untuk kendaraan terdaftar di luar Malaysia berpotensi dikenai tindakan hukum.
Selama ini, regulasi yang berlaku hanya menjerat operator SPBU yang menjual RON95 kepada kendaraan asing. Namun, kebocoran distribusi dinilai masih terjadi, sehingga pemerintah memandang perlu memperluas cakupan larangan hingga ke sisi konsumen.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Armizan Ali, dikutip dari The Straits Times, Rabu (28/1/2026), menegaskan bahwa regulasi baru yang tengah disusun akan mengatur larangan tidak hanya pada penjualan, tetapi juga pembelian. Artinya, individu yang membeli, memiliki, atau mengemudikan kendaraan berpelat asing dapat ikut dikenai sanksi.
“Melalui peraturan baru yang sedang kami draf, larangan tidak hanya berlaku pada penjualan, tetapi juga pada pembelian,” ujar Armizan saat menjawab pertanyaan di Dewan Rakyat, Selasa (27/1/2026). Ia menekankan bahwa pendekatan ini diperlukan agar pengawasan subsidi lebih efektif.
Armizan menjelaskan, keputusan tersebut diambil demi mengamankan kontrol distribusi RON95 yang disubsidi negara. Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat subsidi benar-benar dinikmati oleh warga Malaysia yang berhak, bukan bocor ke pihak lain.
Kementerian terkait saat ini masih melakukan sesi libat urus dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha SPBU dan instansi penegak hukum. Regulasi baru tersebut ditargetkan rampung dan mulai diberlakukan efektif per 1 April.
Langkah pengetatan ini juga menjadi respons atas pertanyaan parlemen mengenai kebocoran RON95 yang masih terjadi, meskipun pemerintah telah meluncurkan skema subsidi baru bernama BUDI95.
Skema BUDI95 resmi diberlakukan pada 30 September 2025. Program ini memungkinkan warga negara Malaysia yang memenuhi syarat membeli RON95 dengan harga lebih murah melalui mekanisme subsidi yang lebih terarah.
Namun dalam praktiknya, pemerintah menilai masih ada celah penyalahgunaan, terutama oleh kendaraan berpelat asing yang ikut menikmati BBM bersubsidi. Kondisi inilah yang mendorong perlunya aturan tambahan.
Dengan diberlakukannya regulasi baru ini, pemerintah Malaysia berharap distribusi RON95 semakin tepat sasaran, kebocoran subsidi dapat ditekan, dan beban fiskal negara bisa dikelola lebih berkelanjutan.
@uli
