Bisa Kena Pidana, Masyarakat Dihimbau Tak Sebarkan Bom Bunuh Diri di Katedral

Editor Lokasi ledakan di gereja katedral Makassar. ©2021 AFP/INDRA ABRIYANTO
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Polda Banten meminta masyarakat tak memposting video ataupun foto ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Ahad 28 Maret 2021.

Sebab tindakan bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar tersebut bisa menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Tolong stop di kita, hapus dan jangan di share ke yang lain video dan foto aksi bom bunuh diri yang terjadi di (Gereja Katedral) Makassar,” kata Kabid Humas Polda Banten Edy Sumardi.

Tujuan aksi teroris untuk membuat rasa takut dan teror serta ancaman kepada masyarakat. Jika video atau foto disebarkan, secara tidak langsung seseorang turut mendukungnya.

“Perlu diketahui bahwa tujuan teroris melakukan bom bunuh diri, memang untuk membuat teror, ancaman, rasa takut kepada seluruh masyarakat dan agar kita share untuk promosi kejahatannya,” katanya.

Ia menjelaskan, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE) mengatur penyebaran konten kekerasan.

Aturan itu terdapat pada pasal 29 dan pasal 45B. Pasal 29 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Halaman:

Editor: Yomanti

Kemudian, pasal 45B berbunyi setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.@mpa/kabar banten

Baca Juga :  Urusan Tuhan

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Konsekuensi Penerapan UU 10/2016, Indra: Ratusan Jabatan Struktural Kosong

Ming Mar 28 , 2021
Silahkan bagikan  VISI.NEWS — Menurut Ketua Pengurus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) usia 35 plus, Indra Gunawan, mengatakan, jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, ada penjelasan, kepala daerah atau bupati tidak diperbolehkan melantik pejabat struktural 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah penetapan pasangan calon. […]