Search
Close this search box.

Bongbong Marcos Tegaskan Filipina Patuhi ICC dalam Penangkapan Duterte

Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr./visi.news/facebook.

Bagikan :

VISI.NEWS | FILIPINA – Presiden Filipina Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr menegaskan bahwa penangkapan mantan Presiden Rodrigo Duterte di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila pada Selasa (11/3/2025) bukan bagian dari persekusi politik.

Bongbong menekankan bahwa langkah ini merupakan kepatuhan terhadap perintah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam operasi antinarkoba selama masa kepresidenannya.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Bongbong membantah tuduhan bahwa penangkapan ini bermotif politis. Ia menyebut penyelidikan terhadap Duterte sudah dimulai sejak 2017, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Presiden.

“Jadi, saya tidak melihat bahwa hal itu (penangkapan Duterte) merupakan persekusi politik karena itu sudah diinisiasi sebelum saya muncul (jadi Presiden Filipina),” ujar Bongbong, dikutip dari Inquirer.

“Sekali lagi, kita harus mengakui, tentu saja, wajar saja jika seorang mengaitkan dengan dinamika politik, tapi kami hanya mengikuti Interpol (kepolisian internasional),” ucap Bongbong.

Sebelumnya, Filipina menolak permintaan ICC untuk menangkap Duterte. Namun, pemerintah akhirnya memenuhi permintaan Interpol setelah menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC.

“Kami tidak berkomunikasi langsung dengan ICC. Mereka meminta banyak dokumen dari kami, tapi kami tidak menyediakannya satu pun. Bagaimanapun, kami tidak bisa menolak Interpol ketika mereka meminta bantuan kami untuk menangani orang ini (Duterte),” imbuh Bongbong.

Perseteruan politik antara keluarga Duterte dan Bongbong semakin memanas sejak tahun lalu, terutama setelah pemerintah Filipina mengusulkan perubahan konstitusi yang memungkinkan presiden menjabat lebih dari satu periode. Hal ini memicu kemarahan keluarga Duterte, yang merasa Bongbong mengingkari kesepakatan politik dengan mereka.

Ketegangan semakin meningkat setelah Sara Duterte, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina, mengklaim bahwa ia telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Bongbong jika dirinya meninggal, karena ia yakin bahwa pihak Bongbong berada di balik rencana tersebut. Akibatnya, Sara Duterte akhirnya dimakzulkan dari jabatannya oleh Parlemen Filipina.

Baca Juga :  KAI Daop 2 Bandung Operasikan 4.370 KA dengan Ketepatan 99,84%

Situasi ini menandai eskalasi terbesar dalam persaingan politik antara dua kubu yang sebelumnya pernah bekerja sama dalam pemerintahan Filipina. @ffr

Baca Berita Menarik Lainnya :