VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan bahwa gagasan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sudah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto sejak 2014. Dahnil, yang juga pernah menjadi juru bicara Prabowo, menyebut bahwa niat itu telah ada jauh sebelum Prabowo terpilih sebagai Presiden.
“Kementerian Haji dan Umrah itu kan memang visinya Presiden (Prabowo). Jadi sejak 2014 beliau maju sebagai presiden, 2019 beliau maju jadi presiden, visinya selalu ada keinginan untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Dahnil di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu (23/8/2025).
Ia menekankan bahwa rencana tersebut bukan dipicu oleh sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan haji 2024–2025, melainkan sudah lama menjadi bagian dari agenda reformasi pengelolaan haji. Karena itu, setelah menjabat, Prabowo membentuk BP Haji sebagai masa transisi dari Kementerian Agama. Kini, lembaga tersebut akan ditingkatkan menjadi kementerian melalui revisi UU Haji dan Umrah yang tengah dibahas di DPR.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, turut membenarkan adanya rencana tersebut. Menurutnya, peningkatan status BP Haji menjadi kementerian diperlukan agar koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi lebih efektif.
“Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri. Karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umrah kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umrah,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan, pembentukan Kementerian Haji murni karena kebutuhan kelembagaan, bukan sekadar menambah besar kabinet. Evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya, lanjutnya, menunjukkan perlunya peningkatan status BP Haji agar pelayanan lebih optimal.
@ffr
