BPKH Salurkan Rp 2 triliun bagi Jemaah Haji yang Tertunda

Editor Jemaah haji kini dilengkapi dengan smart card./ilustrasi/via republika.co.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyalurkan dana sebesar Rp 2 triliun dalam bentuk virtual account bagi jemaah tunda dan jemaah tunggu tahun 2020.

Menurut keterangan resmi BPKH kepada Anadolu Agency, dilansir Ihram.co.id, dana ini dipersiapkan bagi para calon jemaah haji yang batal berangkat karena pandemi Covid-19.

“BPKH juga telah menyalurkan dana Rp 2 triliun dalam bentuk virtual account bagi jemaah tunda dan jemaah tunggu,” ujar pernyataan BPKH pada Jumat (2/7/2021) seperti dilansir Anadolu Agency.

Dana tersebut, kata BPKH, merupakan kompensasi untuk jemaah tunggu berupa alokasi Nilai Manfaat Virtual Account (NM VA).

“Virtual Account adalah rekening bayangan jemaah haji tunggu yang menampung nilai manfaat atau imbal hasil pengembangan dana setoran haji,” tutur BPKH.

BPKH menyatakan nilai manfaat tersebut dialokasikan dan didistribusikan ke setiap jemaah tunggu. 

NMVA, lanjut BPKH, bisa diambil dengan ketentuan saat jemaah berangkat diperhitungkan dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Begitu pula, kata BPKH, saat jemaah membatalkan porsi haji yang dikembalikan bersama nilai setoran awal.

Pengelolaan dana calon jemaah haji

Selain itu, BPKH mencatat dana calon jemaah haji yang batal berangkat sepanjang 2020 mencapai Rp 8,6 triliun.

BPKH juga mencatat tidak adanya kewajiban atau utang khusus kepada penyedia hotel atau layanan di Arab Saudi.

“Jemaah tunda per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8,66 triliun yang merupakan utang kepada jemaah haji yang telah berhak berangkat dan melunasi BPIH,” ujar BPKH. 

BPKH menjelaskan dana sebesar Rp 8,6 triliun ini digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari setoran jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Baca Juga :  Lagi Geng Motor Berulah di Tasik, "Teu Pupuguh" Madrasah Dirusak

“Mekanisme pengelolaan dana haji melalui penempatan bank syariah dan investasi,” ucap BPKH

Jamin keamanan dana haji

BPKH juga mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa keuangan (BPKH) atas Laporan keuangan BPKH tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP).

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, mengatakan opini WTP menjadi jawaban dari pertanyaan publik terkait akuntabilitas pengelolaan dana haji.

“Pengumuman BPK itu setidak-tidaknya menjawab pertanyaan dari masyarakat, pengamat perhajian, dan jemaah haji mengenai pengelolaan keuangan haji,” kata Anggito dalam acara virtual pada Kamis 

Anggito mengatakan opini WTP ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana haji. 

Dia menambahkan opini WTP juga menjadi bukti bahwa dana haji telah dikelola secara profesional, hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari media khususnya setelah kemarin BPKH mendapatkan opini WTP. Jadi selama ini saya puasa berbicara karena kami menunggu hasil penilaian laporan BPKH,” ujar Anggito.

Menurut Anggito, dengan penilaian BPK maka pengelolaan dana haji dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan hasilnya bisa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun.​​​​​​​

“BPK juga menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan profesionalisme dalam mengawasi dana haji,” kata Anggito. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

UMS Mulai Bangun Rumah Sakit di Hari Pertama PPKM Darurat

Ming Jul 4 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Di hari pertama pelaksanaan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali, Sabtu (3/7/2021), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) tetap mengadakan kegiatan groundbreaking sebagai pertanda dimulainya pembangunan Rumah Sakit (RS) UMS sebagai rumah sakit pendidikan. Upacara groundbreaking yang disatukan dengan peresmian Auditorium “KH Achmad Dahlan” dan […]