VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 218 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk beasiswa siswa SMA dan SMK swasta dari keluarga tidak mampu.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) tidak dihapus, melainkan dialihkan melalui mekanisme penyaluran yang berbeda.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dalam keterangannya, Kamis (28/1/2026).
Menurut Dedi, selama ini bantuan BPMU disalurkan melalui rekening sekolah.
Namun, pada masa kepemimpinannya, bantuan tersebut diubah menjadi beasiswa yang diberikan langsung kepada siswa tidak mampu di sekolah swasta.
“Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu juga menyatakan, selain biaya pendidikan, Pemprov Jabar juga menanggung kebutuhan penunjang siswa, seperti seragam dan sepatu.
“Karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memastikan, anggaran bantuan pendidikan bagi siswa sekolah swasta telah tercantum dalam APBD 2026 murni.
“Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga menyiapkan skema beasiswa sebagai pengganti BPMU.
Program tersebut ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
“Waktu itu kami sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp 180 miliar itu beasiswa operasional, untuk detail satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp 600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional,” kata Untung.
Menurut Untung, perubahan skema dari BPMU menjadi beasiswa berdampak pada penurunan alokasi anggaran.
Jika sebelumnya anggaran BPMU mencapai sekitar Rp 600 miliar, kini nilainya menjadi Rp 180 miliar.
Untung menambahkan, hingga kini belum ada kepastian apakah anggaran beasiswa tersebut akan dimasukkan dalam APBD 2026 murni atau dialokasikan melalui APBD perubahan. @desi
