VISI.NEWWS | MEDAN — Polemik rencana pengembalian bantuan beras seberat 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan akhirnya terjawab. Setelah melalui koordinasi lintas pemerintah, bantuan tersebut dipastikan tidak jadi dikembalikan dan tetap disalurkan kepada warga terdampak banjir di Sumatera Utara.
Isu ini mencuat setelah pernyataan Wali Kota Medan, Rico Waas, yang menyebut bantuan tersebut akan dikembalikan lantaran belum adanya keputusan resmi pemerintah pusat terkait penerimaan bantuan dari pihak asing. Pernyataan itu memicu kebingungan publik, mengingat bantuan tersebut telah berada di Medan dan diperuntukkan bagi korban bencana.
Rico menegaskan, rencana pengembalian itu dilakukan semata-mata karena kehati-hatian dalam aspek regulasi.
“Kami kembalikan bantuan tersebut kepada Uni Emirat Arab. Kota Medan tidak menerima karena belum ada keputusan dari pemerintah pusat,” ujar Rico Waas kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).
Namun, situasi berubah setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turun tangan untuk meluruskan informasi. Dari hasil koordinasi, terungkap bahwa bantuan beras tersebut bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.
“Yang diberikan itu bukan dari pemerintah United Arab Emirates, tetapi dari Red Crescent, organisasi kemanusiaan, semacam PMI di sana,” kata Mendagri Tito Karnavian saat jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Penjelasan tersebut menjadi titik terang sekaligus dasar keputusan bahwa bantuan tidak perlu dikembalikan ke luar negeri. Tito memastikan, seluruh beras bantuan kini tersimpan aman di Medan dan siap disalurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut, penyaluran bantuan dilakukan melalui organisasi kemanusiaan nasional agar lebih efektif dan sesuai ketentuan.
“Bukan dipulangkan, tapi karena ini bantuan NGO, maka diserahkan ke NGO di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang menyalurkan,” ujar Bobby saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Jumat (19/12/2025).
Saat ini, 30 ton beras tersebut telah diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center untuk didistribusikan kepada korban banjir di Medan dan wilayah terdampak lainnya di Sumatera Utara.
Kesalahpahaman ini, menurut Tito, terjadi karena bantuan awalnya diserahkan langsung kepada pemerintah kota, sehingga muncul anggapan bahwa bantuan tersebut bersifat antarnegara.
“Dipikir oleh Pak Wali Kota ini bantuan government to government, padahal bukan. Karena itu sempat terjadi kebingungan,” jelas Tito.
Dengan klarifikasi tersebut, pemerintah berharap polemik serupa tidak terulang dan bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. @kanaya
