VISI.NEWS | JAKARTA – Jelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada (28/1/2025), sejumlah program telah dijalankan Kementerian BUMN, salah satunya memperkuat sektor UMKM.
Kementerian BUMN melalui bank perusahaan pelat merah alias Himpunan Bank Negara (Himbara) pun melakukan penghapusan utang terhadap 1,09 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, dalam keterangannya yang dikutip Minggu (26/1/2025).
Program hapus utang atau hapus buku UMKM ini dijalankan oleh Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Adapun penghapusan utang 1,09 juta nasabah Himbara itu tidak hanya mencakup UMKM, tetapi juga petani dan nelayan.
Penghapusan utang akan dilakukan dalam dua tahap, yakni Januari dan Maret 2025.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk bangkit dan melanjutkan usaha mereka yang terdampak berbagai tantangan ekonomi.
Selain itu, dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM, terdapat program pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM melalui Rumah BUMN.
Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif Rumah BUMN ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing yang lebih baik untuk berkompetisi di pasar domestik maupun global.
Di sisi lain, Kementerian BUMN juga menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam program sertifikasi UMKM.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas UMKM lokal.
Dalam kerja sama ini, BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.
Kementerian BUMN melalui BRI, Pegadaian, dan PNM pun memberikan bantuan pembiayaan, pendampingan, serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.
Program pembiayaan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produksi mereka, serta memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.
“BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan memastikan kualitas produk yang beredar melalui BPOM,” katanya. @desi
