Buruh Minta Gubernur Revisi SK UMK Cianjur dan 9 Dati II Lainnya

Editor :
Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional./republika.co.id/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jabar ini telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

Namun, Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto meminta Gubernur Jawa Barat  merevisi SK UMK Cianjur untuk dinaikkan sesuai rekomendasi awal 8 persen.  

“Begitu juga, untuk 9 kab/kota lainnya Gubernur Jabar harus menggunakan kewenangannya untuk menaikkan UMK tahun 2021 di kab/kota tersebut agar buruh di daerah tersebut juga mendapatkan keadilan,” ujar Roy, Minggu (22/11/2020), seperti dilansir republika.co.id dari Republika.

Roy mengapresiasi gubernur Jabar yang sudah menetapkan UMK tahun 2021 sesuai rekomendasi bupati/wali kota setiap daerah. Namun, dalam penetapan itu ada persoalan beberapa daerah yang tidak naik UMK nya.

Khusus Kabupaten Cianjur, kata dia, rekomendasi Pjs bupatinya 8 persen kenaikkan UMK tahun 2021. Bahkan, sampai dengan terakhir rapat dewan pengupahan Provinsi Jawa Barat ditandatanganinya berita acara dewan pengupahan Jawa Barat rekomendasi masih tetap 8 persen. 

Namun, kata dia, dalam SK UMK tahun 2021 yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa  Barat, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu di antara 10 kab/kota yang tidak naik. Alasannya, ada surat klarifikasi rekomendasi dari pjs bupati Cianjur tanggal 20 Nop 2021, yang surat tersebut tidak pernah dibahas di dewan pengupahan provinsi (Depeprov) Jabar.

“Karena sampai selesai rapat Depeprov tidak ada surat tersebut, kita tak tahu kapan surat susulan dari Kab. Cianjur tersebut disampaikan ke Pemprov Jabar,” katanya.

Hal ini, kata dia, sangat disayangkan kenapa tidak dibahas lagi di dewan pengupahan provinsi Jawa Barat kalau ada perubahan rekomendasi dari kab/kota.

Perlu diketahui, Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 di Jabar ini telah ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu, 21 November 2020, dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

Tahun ini, Kabupaten Karawang tetap memiliki upah tertinggi di Jabar sekaligus nasional dengan angka Rp4.798.312,00 (Rp 4.594.324,54 di 2020), sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni Rp1.831.884,83 (sama seperti UMK 2020). @fen 

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Cabup Indramayu Daniel Isolasi di RS Usai Positif Covid-19

Ming Nov 22 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS –  Calon Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, nomor urut tiga, Daniel Mutaqien Syafiuddin positif terinfeksi virus corona (Covid-19). Saat ini, ia tengah menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Indramayu. Kabar itu Daniel sampaikan melalui sebuah video dengan durasi 1 menit 3 detik pada Sabtu […]