Calon Petahana Pilkada 2020 Disarankan Tak Jabat Ketua Gugus Covid-19

Editor :
Ilustrasi Pilkada./cnn indonesia/safir makki.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan menyarani para kandidat kepala daerah petahana yang memutuskan untuk kembali maju di Pilkada 2020 agar tak menjabat sebagai ex officio Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 daerah.

Usulan itu ia sampaikan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan para kepala daerah petahana jelang digelarnya Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

“Apakah tak dimungkinkan misalnya kepala gugus tugas daerah yang ex officio Bupati, Wali Kota, Gubernur yang potensi petahana ini tidak dijabat oleh Bupati, Wali Kota, atau Gubernur,” kata Abhan dalam Webinar Pemilu Serentak di Tengah Pandemi, Selasa (16/6), seperti dilansir CNN Indonesia.

Abhan mengusulkan agar jabatan kepala gugus tugas daerah tersebut bisa diserahkan kepada aparatur daerah yang tak mencalonkan diri di Pilkada 2020.

Terlebih lagi, Abhan mencatat ada lebih dari 200 dari total 270 kepala daerah petahana yang berpeluang untuk maju kembali dalam Pilkada 2020.

Ia menyatakan usulan tersebut agar potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power tak digunakan oleh para petahana untuk mempertahankan kekuasannya di Pilkada 2020.

Mengingat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah juga mengatur kepala daerah tidak diperbolehkan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun politik.

“Atau bisa diarahkan kepada Sekda yang tidak mencalonkan. Saya kira ini untuk menghindari potensi-potensi itu. Saya kira itu bagian dari dari Kemendagri ngatur persoalan itu,” kata dia.

Lebih lanjut, Abhan mencontohkan potensi politisasi bantuan sosial karena gelaran Pilkada 2020 digelar bertepatan dengan pandemi Covid-19. Abhan mengatakan, politisasi bantuan sosial untuk masyarakat sudah muncul di beberapa daerah.

Baca Juga :  Calon Kepala Daerah Diminta Cantumkan Visi-Misi Tangani Covid

Abhan bercerita pihaknya sudah menemukan banyak Bansos Covid-19 di daerah-daerah yang sengaja ditempelkan sticker wajah kepala daerah petahana. Padahal yang bersangkutan sudah mendapatkan rekomendasi parpol untuk maju kembali di Pilkada 2020.

“Bakal calon yang berpotensi calon petahana ini, tidak memanfaatkan bantuan Covid untuk kepentingan politik praktis pilkada 2020. Petahana sudah banyak akses dibanding pendatang baru,” kata Abhan.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Gubernur maupun Wali Kota dan Bupati langsung mengambil peran sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Jabatan itu, kata Tito, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah

Poin itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 440/12622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah yang terbit 29 Maret lalu. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Jejak Ahmad Hassan Di Bandung, Membawa Gaya Baru Dakwah Lewat Literasi

Kam Jun 18 , 2020
Silahkan bagikanmoreVISI.NEWS – Sosok Ahmad Hassan atau A Hassan tak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan Persatuan Islam (Persis) yang didirikan di Kota Bandung nyaris seabad lalu.  A Hassan bukanlah pendiri Persis, namun perannya sangat monumental dalam membentuk identitas Persis hingga saat ini. Pria kelahiran Singapura tersebut menjadikan Persis kala itu […]