VISI.NEWS | SUKABUMI – Bupati Sukabumi, Asep Japar, mendorong para camat, kepala desa, hingga RT dan RW untuk lebih intensif menjalin komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dinilai penting guna mempercepat penanganan berbagai kebutuhan masyarakat terutama terkait kesehatan.
Menurut Asep, tindakan responsif aparat pemerintahan di berbagai tingkatan terhadap kebutuhan warga merupakan bentuk pelayanan prima terhadap publik.
“Kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Sukabumi dengan pelayanan yang semakin prima. Bila ada informasi terkait masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, segera lakukan penanganan maksimal,” ujar Asep Japar.
Hal itu diungkapkan Asep dalam rapat dinas Agustus 2025 di Aula Sekretariat Daerah, Senin (25/8/2025). Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Suryaman, turut dihadiri para kepala perangkat daerah serta camat se-Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan 13 kecamatan terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam mendukung layanan di tingkat kecamatan.
Dalam arahannya, Asep menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, khususnya bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Di bidang kesehatan, Asep menyatakan perlunya penguatan kerjasama dengan rumah sakit demi mempermudah pelayanan.
“Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit harus terus diperkuat melalui MoU agar pelayanan lebih mudah dirasakan masyarakat,” kata dia.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh aparatur mempersiapkan strategi bersama dalam menyukseskan peringatan Hari Jadi ke-155 Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, keterlibatan kepala desa beserta istri dalam memeriahkan gelar budaya menjadi wujud nyata kebersamaan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi, Andreas, menekankan pentingnya semangat bekerja dengan hati serta adaptasi di era digital. Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu memiliki konsep kerja yang matang dengan target yang jelas sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
“Camat merupakan ujung tombak pemerintah di wilayah. Harus aktif, proaktif, bahkan membentuk tim khusus untuk menghadapi isu-isu daerah seperti kebencanaan, infrastruktur, dan kesehatan. Evaluasi berkala sangat penting agar perencanaan kita semakin terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Andreas juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat jadwal evaluasi internal, sehingga langkah pembangunan yang ditempuh dapat memberikan dampak positif dan terukur. @andri
