Camat Kertasari akan Menindak Tegas Pelaku Pungli Pelayanan KTP dan KK

Editor Kantor Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. /net
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | KERTASARI – Camat Kertasari, Kabupaten Bandung, Nardi Sunardi, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindak tegas apabila ada pungli kepada warga dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

“Di Kecamatan Kertasari tidak ada tarif sama sekali, terlepas kalau masyarakatnya sendiri yang ngasih kepada kami ya terserah yang jelas kami tidak minta tarif,” ujarnya kepada VISI.NEWS di ruang kerjanya, Senin (12/9/2022).

Diungkapkannya, selama setahun ia menjabat sebagai Camat Kertasari, belum pernah menerima laporan adanya pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan. “Kalau ada silakan masyarakat laporkan kepada saya, akan saya tindak,” tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, kalau ada warga yang merasa lama dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya KTP dan KK karena memang kuota yang di dapat pihak kecamatan sangat terbatas.

“Prosesnya sendiri sebenarnya hanya satu hari sudah jadi, kalau tidak terkendala sistem dan blankonya,” jelas Nardi.

Operator Adminduk Kecamatan Kertasari Taufik Hidayat. /visi.news/gustav viktor rizal

Di tempat terpisah operator administrasi kependudukan (Adminduk), Taufik Hidayat mengungkapkan bahwa Kecamatan Kertasari setiap bulannya melayani sekira 400 KTP.

“Kalo untuk KTP itu kami melayani perhari 20-30 an, kalau perbulan bisa 400an. Itu pun kalo ada terus blankonya, karena dibatas jumlah blankonya dan sulit didapat, maka dari itu kami batasi,” ujarnya.

Selain masalah blanko yang terbatas jumlahnya, Taufik mengatakan bahwa pihaknya seringkali mendapati warga yang mengajukan KTP atau KK, persyaratannya tidak siap.

“Biasanya ada dimasalah data orang tersebut pernah domisili di sini, tapi tidak pernah update database lagi. Atau ada orang yang enggak pernah bikin KTP karena menganggap dirinya sudah tua dan sudah tidak perlu membuat KTP, kan seperti itu menghambat. Di tahun 2015 itu sudah dialihkan ke KTP Elektronik. Nah, mereka suka enggak update lagi ke sini Jadi memang kurangnya kepedulian masyarakat bisa menghambat juga, padahal mereka sendiri sebenarnya masih butuh data administras itu,” ujar Taufik.

Baca Juga :  Motif Pelaku Pembunuhan Bocah Perempuan di Cimahi akibat Gagal Merampas HP Korban

Keengganan masyarakat untuk melakukan update data kependudukannya menjadikan pihak kecamatan sendiri kesulitan  melakukan rekam data. “Meski demikian, kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke tiap RT/RW, dusun, dan tingkat desa untuk selalu mementingkan data kependudukan warganya,” pungkasnya.@gustav

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tim Kuasa Hukum Meradang Saat Jaksa KPK Minta Hak Politik Bupati Nonaktif Ade Yasin Dicabut

Sen Sep 12 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Jaksa KPK-RI menuntut Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dengan hukuman kurungan penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 100 juta. Tidak hanya itu Jaksa KPK-RI juga meminta Majelis Hakim PN Tipikor Bandung agar hak politik Ade Yasin dicabut, sontak membuat terdakwa juga tim kuasa hukum menjadi […]