VISI.NEWS | MEDAN — Kasus penyalahgunaan fasilitas negara kembali mencoreng wajah birokrasi daerah. Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk bermain judi online. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.
Alih-alih digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik, fasilitas keuangan yang seharusnya dikelola secara transparan itu justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Pemerintah Kota Medan menilai perbuatan tersebut sebagai pelanggaran berat yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri, menegaskan bahwa sanksi tegas sudah dijatuhkan kepada yang bersangkutan. “Camat Maimun dihukum disiplin berat karena penyalahgunaan KKPD. Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana,” ujar Subhan, Senin (26/1/2026).
Hasil pemeriksaan internal menunjukkan bahwa Almuqarrom mengakui sendiri perbuatannya. Pemerintah kota pun bergerak cepat untuk memastikan roda pemerintahan di Kecamatan Medan Maimun tetap berjalan. Jabatan camat kini diisi oleh Eva yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Camat dan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Plt Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemko Medan, Rasyid Ridho Nasution, menyampaikan bahwa proses administratif pencopotan sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya.
“Surat pencopotan sudah diterima per 22 Januari, dan sejak saat itu yang bersangkutan tidak lagi terlihat berkantor,” katanya.
Menurut Rasyid, kasus ini menjadi alarm serius bagi seluruh ASN di lingkungan Pemko Medan. Ia menekankan bahwa fasilitas negara adalah amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab.
“Ini bukan hanya pelanggaran aturan, tapi juga pelanggaran kepercayaan publik,” ujarnya.
Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan bagaimana maraknya judi online kini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga mulai menyeret aparatur negara ke dalam pusaran penyalahgunaan wewenang. Pemerintah Kota Medan memastikan akan terus memperketat pengawasan penggunaan anggaran serta fasilitas kedinasan agar kejadian serupa tidak terulang. @kanaya
