HUKUM

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kembali Bupati Pati, Sudewo (SDW), dalam penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. “Benar, hari ini, Senin (22/9/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama SDW,” ujar Juru Bicara KPK Budi

VISI.NEWS | GORONTALO – Viral anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, mengatakan akan merampok uang negara dan membuat negara semakin miskin. Ia pun diperiksa Badan Kehormatan (BK) DPRD Gorontalo dan memberi penjelasan bahwa dirinya mabuk dan tak sadar direkam. Terlihat dalam sebuah video yang beredar di media sosial, tampak Wahyudin mengenakan

VISI.NEWS | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan adanya sejumlah saksi dari ormas keagamaan dipanggil di kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menyebut saksi yang dipanggil karena berdinas di Kementerian Agama. “Bahwa yang kami panggil itu adalah orang per orang, yang kami panggil itu orang per orang.

VISI.NEWS | JAKARTA – Siang itu, Ruang Moh. Hatta di lantai 7 Mabes BNN RI dipenuhi wajah-wajah serius. Seusai pengarahan, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, mengumumkan sesuatu yang membuat seisi ruangan hening. Tidak ada tambahan rapat, tidak ada pidato panjang, melainkan sebuah instruksi sederhana: “Kita semua akan

VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII, Sugiat Santoso, menekankan pentingnya sinkronisasi antara RUU Perubahan Kedua atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, LPSK harus memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam proses pro justicia, mulai dari pemberkasan

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kasus seorang warga Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, yang dipenjara karena menebang pohon di hutan adat miliknya. Dalam rapat bersama pemerintah, Saadiah menyebut kasus tersebut mencerminkan belum jelasnya regulasi mengenai status hutan adat di Indonesia. “Di Maluku ada

VISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Hukum telah mengusulkan revisi Undang-Undang Kewarganegaraan masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai RUU prioritas 2025. Nantinya, RUU ini akan mengatur adanya perlakuan khusus bagi seseorang yang memiliki status lebih dari satu negara secara bersamaan atau dwi kewarganegaraan. Anggota Baleg DPR, Firman Soebagyo

VISI.NEWS | SERANG – Polda Banten memusnahkan barang bukti narkotika dan obat keras ilegal. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan di Mapolda Banten, Kota Serang, Selasa (16/9/2025). Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3.654,31 gram sabu, 3.961,44 gram ganja, 0,39 gram tembakau sintetis, serta 42.440 butir obat keras ilegal. Rinciannya, 17.100 butir