Cina Keluarkan Aturan Baru Haji yang Ketat bagi Muslim

Ilustrasi Kakbah dan kaum muslim tengah beribadah./istimewa/via republika.co.id
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah pusat Cina telah mengeluarkan aturan baru bagi peziarah Muslim yang ingin ikut dalam ibadah haji ke Mekah di Arab Saudi.

Aturan baru menetapkan bahwa hanya Asosiasi Islam Cina milik pemerintah yang diizinkan untuk mengatur perjalanan bagi peziarah dan tidak ada organisasi individu lain yang boleh melakukannya.

Melansir Ihram.co.id dari SBS News, Jumat (16/10/2020), pemerintah mengatakan aturan baru akan memfasilitasi pengalaman haji yang lebih baik bagi peziarah Muslim.

“Mengatur perjalanan haji disambut baik oleh umat Islam di Cina karena layanan yang lebih baik ditawarkan selama perjalanan. Perjalanan haji tahunan Cina yang terorganisasi dengan baik juga disambut oleh Arab Saudi yang menghadapi tekanan besar pada transportasi dan infrastruktur lainnya selama haji,” Zhu Weiqun, seorang pejabat pemerintah Cina, mengatakan kepada organisasi berita negara Global Times.

Haji, ziarah tahunan ke Mekah, yang dianggap sebagai salah satu dari lima rukun Islam, merupakan kewajiban agama bagi umat Islam untuk menyelesaikannya sekali dalam hidup mereka jika sehat dan mampu secara finansial untuk melakukannya.

Aturan tersebut, diumumkan pada hari Senin, datang di tengah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terhadap populasi minoritas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang barat Cina. Diyakini ada sekitar 12 juta orang Uighur yang tinggal di Xinjiang.

Pemerintah Cina dituduh memaksa lebih dari satu juta orang Uighur ke dalam kamp kerja paksa dan pendidikan ulang. Tetapi Beijing telah berulang kali menolak pernyataan tersebut, menggambarkan fasilitas tersebut sebagai pusat pelatihan kerja yang bertujuan untuk menjauhkan orang dari terorisme.

Otoritas Cina juga telah dituduh melakukan sterilisasi paksa dan aborsi terhadap wanita Uighur dan etnis minoritas lainnya, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan Juni. Beijing juga membantah keras tuduhan ini. Organisasi hak asasi manusia telah lama menyuarakan kewaspadaan atas tindakan pemerintah Cina di Xinjiang, dengan beberapa menyebut kebijakan itu “genosida”. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Noorlia, dari Majelis Taklim Muhajir Panyileukan, Juara Kultum DKM Ikomah UIN Bandung

Ming Okt 18 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – DKM Ikomah UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui majelis taklim ibu-ibu menyelenggarakan lomba kultum majelis taklim se-Bandung Timur, Sabtu (17/10/2020). Kegiatan yang diikuti oleh 27 majelis taklim Kecamatan Cibiru, Panyileukan, Ujungberung, dan Cileunyi, ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Ustazah Nia […]