Cucu Sugyati : Dana PI Minyak dan Gas Bumi Harus Terkontrol Dengan Baik

Editor Anggota DPRD Jabar, Cucu Sugyati. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISINEWS |BANDUNG – Pengelolaan minyak dan gas bumi tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Kaitan hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Cucu Sugyati menyebutkan bahwa apa saja yang kemudian menjadi persyaratan agar bisa mengakses atau mendapatkan PI tersebut sehingga dalam pengelolaan dana PI, tidak semena-mena serta dapat terkontrol dengan baik.

“Hal ini patut diketahui bersama agar mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan hal apa yg tidak boleh dilanggar oleh Perusahaan Milik Daerah dalam menerima dana PI,” katanya.

Kaitan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh PT. Migas Hulu Jabar, lanjut Cucu, perlu adanya kehati-hatian dalam pengembangan usaha, sehingga tidak mengakibatkan beban yang luar biasa.

“Setelah mendapatkan info dari Ditjen Minyak Bumi dan Gas perlu adanya kehati-hatian dalam pengembangan usaha, jangan sampai dana yang sudah diberikan dimanfaatkan dengan tidak benar,” ujarnya.

Cucu mengungkapkan, dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) nantinya, perlu adanya evaluasi yang lebih ekstra sehingga pemanfaatan dana PI dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi daerah juga masyarakat.

“Perda ini, harus sesuai dengan pengelolaan di bidang Minyak dan Gas Bumi, dan memberikan defiden yang baik buat Pemerintah agar berefek ke PAD dan juga kesejahteraan masyarakat Jabar,” ungkapnya.

Perda yang dimaksud yakni Raperda Perubahan Kedua atas Perda No. 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUMD Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan usaha Hulu dan Perubahan Kedua atas Perda No. 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemprov Jabar pada PT. Migas Hulu Jabar.

Baca Juga :  Tantri Kotak Terjatuh Saat Manggung di Cianjur, Anak Tersentuh dengan Perjuangan Sang Ibunda

“Nantinya perda ini yang akan menjadi payung hukum serta mengatur jalannya pengelolaan minyak dan gas bumi” pungkasnya.@eko.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dr. Indra Ardiyanto Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Perhumas BPC Bandung

Sab Jan 15 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (MusCab) Perhumas Badan Pengurus Cabang (BPC) Bandung 2022 resmi digelar secara hybrid, Jumat 14 Januari 2022 di Ibis Trans Studio Hotel Bandung secara offline dan secara online melalui Zoom Meeting. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) […]