Dana Tanggap Darurat Diduga Dikorupsi, Haji Kusnadi : Perihatin Atas Terjadinya Dana Tanggap Darurat Di Korup

Editor Anggota DPRD Jawa Barat Haji Kusnadi. /visi.news/eko aripyanto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS |BANDUNG – Anggota DPRD Jabar Haji Kusnadi mengaku perihatin dengan ditetapkannya dua orang eks pejabat dan staf BPBD Kabupaten Bogor sebagai tersangka dugaan korupsi.

Dikatakan anggota legislator Jabar asal dapil Kabupaten Bogor ini, penetapan tersangka tersebut dilakukan pasca penangkapan inusial S dan SS oleh tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong.

“Kami perihatin atas kasus dugaan korupsi yang sudah menetapkan eks pejabat dan staf di BPBD Kab Bogor berinisial S dan SS, sebagai tersangka,” katanya.

Menurut informasi, dugaan korupsi yang diduga dilakukan S dan SS tersebut kaitan dengan dana tanggap darurat pada dinas BPBD. Kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 1,7 miliar.

“Penetapan 2 orang tersangka itu berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 723 dan 724, ini merupakan perkembangan terbaru terkait dengan penanganan tindak pidana penyidikan dana tanggap darurat tahun anggaran 2017,” ungkap Haji Kusnadi.

Masih menurut informasi, dugaan tindakan korupsi itu dilakukan pada 2017 ketika S menjabat Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor, sementara SS bekerja sebagai staf atau anggota di Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor dengan status pegawai kontrak.

“Tersangka S berperan sebagai yang melakukan pelaksanaan kegiatan pencairan anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) tahun anggaran 2017, sedangkan SS, membantu dalam rangka tugasnya sebagai staf ataupun anggota dari Kabid,” ujarnya.

Terakhir, akibat perbuatannya negara merugi mencapai Rp 1,7 miliar, dan dana yang dikorupsi, merupakan dana belanja tidak terduga (BTT) yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017.

“intinya kami sangat perihatin atas perkara yang terjadi di BPBD Kab Bogor, seharusnya peristiwa ini tidak pernah terjadi terlebih dana ini diperuntukan untuk tanggap darurat, dimana Kab Bogor perlu adanya dukungan anggaran untuk penanganan bencana di Kab Bogor,” pungkasnya. @eko

Baca Juga :  Tahun 2022, Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi Jabar Akan Mulai Dilakukan

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Legislator: Bansos Bukan Solusi Hadapi Kenaikan BBM

Sab Sep 10 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah menyertai kebijakan kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil. Apalagi, bantuan tersebut hanya untuk enam bulan ke depan. Sementara kenaikan BBM bisa berkelanjutan. Data penerima bansos masih jadi […]