VISI.NEWS | BANDUNG — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu sorotan internasional usai mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyetujui undangan bergabung dengan Dewan Perdamaian versi AS. Klaim tersebut disampaikan Trump di tengah Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) 2026 di Davos, Swiss, meski Moskow menyatakan belum mengambil keputusan resmi.
“Dia diundang, dia telah menerimanya,” ujar Trump kepada wartawan di Davos, Kamis (22/1/2026), sebagaimana dikutip AFP. Trump juga menyebut bahwa sejumlah pemimpin dunia lainnya telah menyatakan kesediaan bergabung, meski ia tidak merinci siapa saja yang dimaksud.“Banyak orang telah menerima,” kata Trump singkat.
“Namun, pernyataan tersebut berseberangan dengan sikap resmi Kremlin. Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia masih berada pada tahap awal pembahasan dan belum memberikan persetujuan final terhadap proposal Dewan Perdamaian yang digagas Trump.
“Kementerian Luar Negeri Rusia telah ditugaskan untuk mempelajari dokumen-dokumen yang dikirimkan kepada kita dan berkonsultasi mengenai hal ini dengan mitra-mitra strategis kita,” ujar Putin dalam rapat kabinet di Moskow, Rabu (21/1), yang disiarkan televisi pemerintah Rusia.
“Hanya setelah itu, kita dapat menanggapi undangan tersebut,” lanjutnya.
Perbedaan pernyataan ini menyoroti kontras antara gaya diplomasi Trump yang agresif dan pendekatan Rusia yang lebih prosedural. Para pengamat menilai klaim Trump dapat dibaca sebagai upaya membangun momentum politik global, meski proses formal di negara mitra belum rampung.
Dalam rapat kabinet yang sama, Putin juga menyinggung soal kontribusi keanggotaan permanen Dewan Perdamaian sebesar US$ 1 miliar. Ia menyebut dana tersebut berpotensi diambil dari aset Rusia yang saat ini dibekukan oleh AS.
“Dana itu dapat digunakan, termasuk untuk membangun kembali wilayah yang rusak akibat permusuhan, setelah tercapainya perjanjian damai antara Rusia dan Ukraina,” kata Putin.
Dewan Perdamaian yang diinisiasi Trump awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca konflik. Namun, dalam draf piagam yang dikirimkan ke sekitar 60 negara, peran dewan diperluas untuk menangani berbagai konflik global, tidak terbatas pada Palestina.
Draf tersebut juga menetapkan kontribusi US$ 1 miliar bagi negara yang menginginkan keanggotaan permanen, sementara keanggotaan reguler dibatasi selama tiga tahun. Dewan ini akan dipimpin langsung oleh Trump, yang juga akan merangkap sebagai perwakilan Amerika Serikat.
Langkah ini menuai respons beragam. Sejumlah negara sekutu AS, seperti Prancis dan Norwegia, menolak bergabung karena khawatir Dewan Perdamaian akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejumlah diplomat asing bahkan menilai inisiatif tersebut berpotensi menciptakan tumpang tindih legitimasi dalam penyelesaian konflik global.
Di sisi lain, beberapa negara telah menyatakan kesiapan bergabung, termasuk Indonesia serta sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Turki. Israel juga sebelumnya menyatakan dukungan terhadap inisiatif tersebut.
Perbedaan sikap Rusia dan klaim Trump kini menjadi ujian awal bagi Dewan Perdamaian: apakah ia akan menjadi forum diplomasi baru yang efektif, atau justru menambah ketegangan di tengah lanskap geopolitik global yang sudah rapuh. @kanaya
