VISI.NEWS | JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, oleh DPRD Pati sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan menyusul gelombang protes besar-besaran warga Pati pada Rabu (13/8/2025), yang mendesak Sudewo mundur dari jabatannya.

“Ya kita lihat, kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dasco menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi dan akan memantau perkembangan di Pati. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait situasi tersebut, termasuk potensi kasus serupa di daerah lain.

“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa perkembangan di daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama. Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memitigasi hal serupa,” ujarnya.

Sebelumnya, ribuan warga Pati menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati di Jalan Tombronegoro, Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Aksi ini merupakan lanjutan protes terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen oleh Bupati Sudewo yang baru menjabat lima bulan.

Kebijakan tersebut menuai penolakan luas. Meski Sudewo telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB, massa tetap turun ke jalan. Bahkan, dalam pernyataannya, Sudewo menolak mundur dari jabatan meski didesak demonstran.

Merespons gejolak ini, DPRD Pati menggelar sidang paripurna mendadak pada hari yang sama dengan aksi unjuk rasa. Dalam sidang tersebut, mayoritas fraksi, termasuk PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, dan Partai Gerindra, menyetujui pembentukan Pansus Angket untuk memproses pemakzulan Sudewo. @givary