VISI.NEWS | BANDUNG – Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diterapkan sejak 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi sebagai respons terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan penerapan WFH untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi konflik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
Mantan Bupati Purwakarta itu mengatakan, sistem kerja campuran antara bekerja dari kantor dan dari rumah sudah diuji coba sejak November 2025, dan resmi diterapkan Januari 2026.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga mengikuti aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kita kan sudah berjalan, jadi WFH di Jabar kan sudah berjalan. Selama ini kita bisa menurunkan anggaran listrik, penggunaan internet, kemudian penggunaan telepon, air, itu kan dari WFH. Kita kan sudah,” kata Dedi dikutip dalam keterangannya, Sabtu (21/3/2026).
Dedi mengatakan, pola kerja ASN di Jawa Barat dibagi dalam satu pekan, dengan kombinasi kerja di kantor dan WFH.
Penerapan tersebut, kata ia, tidak bersifat kaku karena disesuaikan dengan kondisi pekerjaan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat ini, jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai Senin hingga Rabu.
Sementara pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.
“Tapi, ya nanti kita lihat kan tergantung turun naiknya pekerjaan,” ucap Dedi.
Jika beban kerja meningkat, ASN diminta tetap masuk kantor setiap hari.
Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung.
“Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, enggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH,” tutur Dedi.
Dedi menegaskan, sistem ini sudah berjalan cukup lama dan dinilai efektif dalam menjaga pelayanan sekaligus menekan penggunaan energi.
Ia pun menilai Jawa Barat tidak perlu banyak penyesuaian jika kebijakan WFH diperluas, karena pola kerja tersebut sudah lebih dulu diterapkan di wilayahnya.
“Kita sudah berjalan lama,” pungkas dia. @desi
