VISI.NEWS | KAB. BANDUNG – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Jawa Barat kembali meminta kepada pihak penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bisa betul-betul mengawasi dan memantau proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.
Hal ini disampaikan koordinator DEEP Jawa Barat Fauziah, seusai mengisi Podcast ‘VisiTalk!’ di Kantor Redaksi VISI.NEWS. Pihaknya menilai bahwa KPU dan Bawaslu harus bisa menciptakan penyelenggara pemilu yang sehat dan bisa memastikan kepada masyarakat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berlangsung bebas, adil, demokratis berkualitas dan berintegritas.
“Sudah menjadi rahasia umum bahwa kita selama ini masih disuguhkan dengan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam setiap pemilihan umum. Baik Itu Pilpres, Pileg dan Pilkada dari masa ke masa,” katanya, Kamis (22/8/2024).
“Kita meminta evaluasi nya dari KPU dan Bawaslu, agar kemudian bisa meminimalisir segala bentuk kecurangan dan pelanggaran,” ucapnya menambahkan.
Salah satu yang harus dipastikan untuk segera dievaluasi terkait calon peserta yang merupakan mantan narapidana (pernah terjerat kasus hukum) dan sistem money politic yang kian hari semakin terang-terangan.
Baca Juga : Polresta Sidoarjo Ajak Netizen Tangkal Hoaks di Saat Pilkada
“Ini perlu ada aturan yang dibuat, agar jangan sampai masyarakat harus memilih calon kandidat yang pernah terlibat kasus hukum, kan kita mau punya pemimpin yang punya jejak rekam yang baik dan berkualitas. Demikian juga money politic makin vulgar dan tak bisa terbendung, temuan kami saat pilpres dan pileg kemarin saja itu banyak sekali. Bawaslu juga jangan hanya menerima laporan saja tapi kelanjutannya bagaimana harus diusut lebih jelas,” terangnya.
Pihaknya menyoroti juga terkait tantangan yang sangat krusial bagi para penyelenggara pemilu. Diantaranya menyosialisasikan para kandidat atau pasangan calon kepada pemilih pemula, generasi Z, milenial maupun baby boomers.
“Banyak dari mereka yang masih apatis, dan bahkan sampai kondisinya itu bodo amat dengan siapa wakil rakyat ke depan, padahal mereka mewakili 52 persen hak pilihnya. Setengahnya hak suara ada di mereka. Ini kan ironis, bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, suara-suara mereka masih sangat bisa ‘dipermainkan’,” ungkapnya.
“Bukan hanya siswa siswi sekolah saja, masih ada mahasiswa juga yang bersikap ah bodo amat lah soal pemilu, tantangan besar dan tentu harus segera ada upaya yang konkrit,” pungkasnya.
@gvr
