VISI.NEWS | BANDUNG – Hotel The 101 Dago menjadi saksi ketika Dewan Pers menggelar Sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/10/2023). Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya, Kepala Diskominfo Jawa Barat Ika Mardiah, Ketua AMSI Jabar Periode 2017-2020 Rahim Asyik, dan Dekan Fikom Unpad Dadang Rahmat Hidayat menjadi narasumber dalam acara prestisius ini.
M. Agung Dharmajaya, dengan penuh antusias, mengungkapkan prestasi luar biasa Jawa Barat dalam IKP 2023. “Dengan nilai mencapai 83,02, Jawa Barat menegaskan dirinya sebagai wilayah dengan tingkat kebebasan pers yang signifikan, melampaui rata-rata nasional sebesar 71,57. Ini adalah bukti komitmen kami untuk terus memajukan kebebasan pers,” ungkapnya.
Dalam rinciannya, IKP Jawa Barat 2023 menunjukkan keunggulan dalam Lingkungan Fisik Politik (84,61), Lingkungan Ekonomi (82,14), dan Lingkungan Hukum (80,75). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (81,53), terjadi kenaikan mencolok sebesar 1,49 poin, mendorong Jawa Barat ke puncak prestasi kemerdekaan pers.
Survei IKP bukan hanya sebatas statistik, melainkan memiliki dampak sosial yang signifikan. “Survei ini membantu mengidentifikasi prioritas, menjadi bahan kajian empiris untuk advokasi kemerdekaan pers berbasis HAM, serta mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan terkait pers. Lebih dari itu, survei ini memberikan kontribusi penting pada peningkatan kesadaran dan perdebatan publik mengenai kemerdekaan pers,” terang M. Agung.
Metodologi survei yang digunakan menggabungkan campuran metode fzx, kuantitatif, dan kualitatif. Berbasis data primer dari hasil penilaian ahli dan analisis data sekunder melalui temuan dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), survei ini melibatkan 12 responden di setiap provinsi, mewakili unsur state, civil society, dan corporation. Pada tingkat nasional, National Assessment Council (NAC) dengan 10 pakar pers memberikan penilaian perspektif nasional. Dengan total 408 responden di 34 provinsi Indonesia, ditambah 10 pakar tingkat nasional, survei ini menjadi landasan kuat untuk memahami dan memajukan kemerdekaan pers di seluruh negeri.
Iklim Pers yang Sehat
Menanggapi hasil gemilang IKP 2023 di Provinsi Jawa Barat, Dekan Fikom Unpad, Dadang Rahmat Hidayat, memberikan pandangannya terhadap masalah kemerdekaan pers. Dengan penuh keyakinan, beliau menyatakan, “Kemerdekaan pers bukan hanya tentang angka-angka. Ini tentang bagaimana kita menjaga dan meningkatkan ruang untuk suara-suara beragam dalam masyarakat.”
Dadang menyoroti pentingnya merawat iklim pers yang sehat dan mendukung. “Hasil survei menunjukkan kemajuan, namun kita tidak boleh berhenti di situ. Peran pers sebagai pilar demokrasi harus terus diperkuat,” tambahnya. Dekan Fikom Unpad berharap hasil survei ini akan menjadi pemantik untuk lebih serius mengatasi tantangan yang masih ada dalam menjaga kebebasan pers.
Pernyataan tegas Dadang Rahmat Hidayat memberikan dimensi penting pada berita ini, menunjukkan bahwa kemerdekaan pers bukanlah pencapaian akhir, melainkan panggilan untuk terus bergerak maju dalam mendukung keberagaman pendapat dan menjaga demokrasi yang sehat.
Bukan Sekedar Angka
Menanggapi Indeks Kemerdekaan Pers 2023 di Provinsi Jawa Barat, Rahim Asyik, Ketua AMSI Jabar Periode 2017-2020, memberikan tanggapannya. Dengan senyuman, Rahim mengatakan, “Ini adalah pencapaian luar biasa untuk Jawa Barat. Tapi, sebagai penggiat pers, kita harus terus bekerja keras untuk memastikan kebebasan itu bukan sekadar angka di atas kertas.”
Rahim menekankan peran tanggap dan aksi dalam menjaga kebebasan pers. “Indeks yang tinggi adalah cerminan, namun apa yang kita lakukan sekarang untuk menjaga dan memperluas kebebasan itu adalah kunci. Tanggung jawab besar ada pada pundak kita untuk menjaga agar suara-suara yang berani terus bersinar,” ujar Rahim.
Standar Kebenaran dan Akurasi
Sementara Ika Mardiah, Kepala Diskominfo Jawa Barat, memberikan tanggapannya yang mendalam. Dengan tegas, Ika mengungkapkan, “Keterlibatan Dewan Pers dalam verifikasi perusahaan pers adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat memenuhi standar kebenaran dan akurasi.”
Ika Mardiah menjelaskan bahwa sinergi antara Diskominfo Jawa Barat dan Dewan Pers merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan media yang sehat. “Kami percaya bahwa kolaborasi ini bukan hanya untuk melindungi integritas media, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat agar mendapatkan informasi yang dapat dipercaya,” ungkapnya.
@mpa
