VISI.NEWS | BANDUNG — Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) Kristi Noem pada Senin mengumumkan bahwa setiap petugas lapangan di Minneapolis kini dilengkapi dengan body camera, sebagai respons langsung terhadap tragedi pembunuhan dua warga negara AS oleh agen imigrasi bulan lalu yang memicu protes nasional.
“Efektif segera kami men-deploy body cameras untuk setiap petugas di lapangan di Minneapolis,” kata Noem dalam unggahan di platform X, menegaskan bahwa program ini akan diperluas ke seluruh negeri “sebagai dana tersedia.”
Lanjutannya, Noem mengatakan, “Saat pendanaan tersedia, program body camera akan diperluas secara nasional.”
Pernyataan itu menunjukkan perubahan kebijakan yang cepat menyusul kritik tajam terhadap praktik penegakan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Tragedi di Minnesota mengguncang opini publik setelah dua warga AS tewas diserang oleh agen dari U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), yang merupakan bagian dari DHS. Kejadian itu memicu protes di banyak kota, dan organisasi hak asasi manusia mengecam kebijakan imigrasi pemerintahan sebagai keputusan yang “mengabaikan proses hukum” dan menciptakan lingkungan yang bermusuhan terhadap komunitas imigran.
Menanggapi rencana pemasangan body camera, Presiden Trump menyatakan dukungannya sambil menekankan bahwa keputusan itu berasal dari Noem.
“Body cameras umumnya baik untuk penegak hukum, karena orang tidak bisa berbohong tentang apa yang terjadi,” kata Trump kepada wartawan.
“Jadi itu, umumnya, saya pikir 80 persen baik untuk penegak hukum. Jika dia ingin melakukan itu, saya okay dengan itu.”
Pengumuman Noem datang setelah sebuah panggilan telepon dengan sejumlah pejabat tinggi DHS, termasuk Komisioner U.S. Customs and Border Protection Rodney Scott, Trump border czar Tom Homan — yang kini mengambilalih operasi di Minnesota — serta direktur ICE pelaksana Todd Lyons.
Noem menambahkan bahwa administrasi Trump akan “cepat memperoleh dan menerapkan body cameras bagi penegak hukum DHS di seluruh negeri,” meskipun waktu pasti dan jangkauan penuh dari program itu bergantung pada pendanaan yang dialokasikan oleh Kongres.
Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasi penegakan imigrasi, di tengah tekanan publik dan protes yang terus berlangsung. @kanaya
