VISI.NEWS | JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengusulkan konsep Pilkada Jalan Tengah sebagai alternatif pilkada langsung yang dinilai sarat politik uang dan biaya politik tinggi.

Pilkada Jalan Tengah menggunakan metode campuran dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui pemilu legislatif, di mana tiga calon anggota DPRD dengan suara terbanyak otomatis menjadi kandidat kepala daerah. Tahap kedua, DPRD memilih satu dari tiga kandidat tersebut sebagai gubernur, bupati, atau wali kota.

Menurut Didik, metode ini tetap menjaga kedaulatan rakyat karena kandidat berasal dari pilihan pemilih, sekaligus menghadirkan legitimasi berlapis untuk mengurangi praktik politik uang dan ketergantungan pada cukong.

“Pilkada langsung memicu biaya kampanye mahal dan praktik jual beli suara yang berujung korupsi setelah terpilih,” ujarnya.

Ia menilai metode campuran dapat menekan biaya politik karena tidak ada kampanye pilkada langsung, sehingga mengurangi dorongan “balik modal” pejabat terpilih.

Namun, Didik mengingatkan adanya risiko transaksi politik di DPRD. Karena itu, ia mengusulkan aturan ketat dalam undang-undang, seperti pemungutan suara DPRD yang terbuka dan disiarkan publik, larangan keras suap, sanksi pidana berat, serta pengawasan KPK, kejaksaan, dan masyarakat sipil.

“Jika integritas DPRD terjaga dan proses transparan, pilkada jalan tengah bisa menjadi solusi memperbaiki demokrasi lokal,” pungkasnya. @givary