Diduga Korupsi Ekspor Benur, KPK RI Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Editor :
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo./instagram edhy prabowo/via timesindonesia.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Sedang viral di media sosial bahwa petugas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan.

Menteri Edhy ditangkap karena terlibat dalam dugaan korupsi ekspor benur ke luar negeri. Dia ditangkap pada Rabu (25/11/2020) dini hari sekitar pukul 01.23 WIB.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, Rabu (25/11/2020) seperti dilansir TIMES Indonesia.

Dijelaskan juga bahwa, Menteri Edhy ditangkap sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan bahwa KPK baru saja melakukan penangkapan terhadap Menteri KKP, Edhy Prabowo

“Iya betul ditangkap, dini hari tadi di bandara,” ujar Ghufron kepada awak media di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Namun, Ghufron tidak bersedia menjelaskan banyak hal terkait kasus ini. Dia menghimbau masyarakat dan media agar bersabar serta menunggu hasil pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.

“Iya tunggu hasil pemeriksaan dari tim penyidik, nanti kita kabari lagi,” pungkas Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron terkait penangkapan Menteri KPP Edhy Prabowo. @fen

Baca Juga :  HIDAYAH: Hampir Tiap Jumat Ada Mualaf di Spanyol

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Praniko : Usulan Pembentukkan Pansus Covid-19 Tidak Obyektif

Rab Nov 25 , 2020
Silahkan bagikan VISI.NEWS – Setelah viral beberapa bulan lalu Fraksi di DPRD kabupaten Bandung menolak Pengesahan APBD Perubahan yang notabene sangat erat dengan program program yang ada Pedesaan, kini kembali mencuat isu desakan beberapa Fraksi yang menginginkan dibentuknya Pansus covid-19. Padahal pembentukan Pansus covid-19 tersebut sempat pula ditolak unsur pimpinan […]