Diduga Pungli, Kepsek dan Bendahara Sekolah di Banjar Dibawa ke Polres

Editor AG (kepsek) dan ER (bendahara) di salah satu SMPN di Kota Banjar saat dikonfirmasi wartawan di Mapolres Banjar, Jumat (12/6), terkait adanya pungli di sekolah tersebut./visi.news/agus berrie.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Seorang kepala sekolah (kepsek) dan bendahara sekolah berinisial AG dan ER digelandang Unit Penindakan Saber Pungli Polres Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat(12/6).

Keduanya diduga melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Banjar.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dipimpin oleh Ketua Penindakan Satgas Saber Pungli Polres Banjar, AKP Budi Nuryanto, S.Pd didampingi Kanit Tipikor Polres Banjar beserta tiga orang anggotanya.

Polisi menyita barang bukti uang senilai Rp 2,6 juta serta catatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi, dan surat-surat lainnya.

“Berdasarkan informasi, pungutan dari siswa kls 9 tersebut rencananya diperuntukkan pembayaran acara perpisahan, uang akhir tahun, biaya fotokopi, beli map, foto, dan penulisan ijazah,” kata Ketua UPP Saber Pungli Kota Banjar, Kompol Drs. Ade Najmulloh kepada wartawan di Mako Mapolres Banjar, Jumat (12/6).

Ditambahkannya, uang yang dipungut dari jumlah siswa 242 orang dengan nominal per siswa Rp 350,000.

Ade Najmulloh menandaskan, apa pun dasar pungutan sekolah untuk kegiatan perpisahan sekolah sudah tidak diperbolehkan. Apalagi, untuk keperluan rapor dan ijazah yang sudah di-cover dana BOS.

“Intinya semua pungutan di sekolah dalam bentuk apa pun tidak dibenarkan. Saya sudah mengingatkan kepada seluruh sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa atau orang tua jika tidak memiliki dasar aturan yang jelas,” tandasnya.

Ade menyebutkan, berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016 sangat jelas.

Bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Baca Juga :  Pelaku Ekraf Bisa Dapat Pembiayaan dari Lembaga Keuangan dengan Jaminan Kekayaan Intelektual

“Dalam Pasal 10, disebutkan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan,” tuturnya.

Ditemui di tempat terpisah, Kepala Sekolah SMP tersebut AG mengaku, uang pungutan tersebut berdasarkan hasil rapat dan kesepakatan antara orang tua siswa dengan komite sekolah.

“Pungutan itu sudah disetujui dalam rapat dengan orang tua yang dihadiri Komite Sekolah,” kata Kepasek AG.

Bahkan, menurut AG, besaran iuran itu jelas peruntukannya, yakni Rp 200.000 untuk kebutuhan siswa, sedangkan yang Rp 150.000 lagi untuk acara perpisahan.

“Berhubung pandemi Covid-19, maka acara perpisahan siswa tahun 2019/2020 tidak akan dilaksanakan. Dan bagi mereka yang sudah bayar uang perpisahan, akan dikembalikan,” jawabnya. @abr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Kasus Positif Covid-19 Bertambah, Status Garut Menjadi Zona Kuning

Jum Jun 12 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Jumlah kasus warga positif Covid-19 terkonfrmasi terus bertambah, status zona kuning pun disandang Garut, Jawa Barat, padahal sebelumnya berstatus zona biru. Terjadinya penambahan jumlah warga Garut yang terkonfirmasi positif Covid-19, disampaikan Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman. Menurut Helmi, Jumat (12/6), terdapat dua kasus positif Covid-19 yang terjadi […]