Dihadapan Seniman dan Budayawan, Teh Nia Paparkan Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Editor :
Hj. Kurnia Agustina Naser saat silaturahmi di Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (2/11/2020)./visi.news/yusup supriatna

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Calon Bupati Bandung nomor urut 1, Hj. Kurnia Agustina Naser memaparkan tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bandung kedepan.

Sebagai salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Bandung, Teh Nia sapaan akrabnya, juga menyoroti tata kelola pemerintah yang sedang berlangsung saat ini. Dia melihat bahwa pada saat ini pemerintah memang belum bekerja secara maksimal dalam memberikan pembinaan dan pelayanan, salah satunya kepada para seniman dan budayawan.

“Saya datang ke tempat ini bukan baru sekali, tapi sudah berkali-kali. Dari mulai masuk, kita bisa melihat galeri lukisan, kalau bapak dan ibu tahu, kita selalu menggaungkan bahwa di Kabupaten Bandung tepatnya di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah ada kampung lukis dimana disana sang maestro bermukim,” jelas Teh Nia disela kampanye di Kampung Jelekong, Baleendah, Kabupaten Bandung, Senin (2/11/2020).

Menurutnya, bukan hanya lukisan, Kampung Jelekong juga terkenal dengan dalang-dalang handal. Dimana para pendahulu membuka jalan sebagai bahan inspirasi agar perkembangan perdalangan tidak stagnan. Buktinya, banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh para dalang, seperti pada pertunjukan wayang, tiba-tiba ada wayang yang bisa mengeluarkan muntahan mie.

“Saya sangat tertarik dengan pertunjukan wayang diluar pakem seperti itu, dalam pandangan saya, itu merupakan suatu daya tarik dan inovasi dari para jenius yang bisa mengantarkan Kampung Jelekong agar bisa lebih terkenal lagi sebagai destinasi wisata,” tuturnya.

Namun demikian, Teh Nia berpendapat bahwa potensi sebesar itu tidak akan bisa maju jika tidak terintegrasi dengan pihak-pihak yang kompeten di bidangnya seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kompepar, Travel (Akomodasi), dan lainnya.

“Kalau di Jelekong ini, saya lihat belum terintegrasi, nah disinilah harus ada peran tata kelola pemerintah yang baik,” ucapnya.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, Forkopimcam Ciparay Bangun Sinergitas

Kata dia, salah satu hal yang sangat penting adalah sinergi pedesaan dan urban yang berlandaskan religius, kultural, dan berwawasan lingkungan. Dalam hal kultural, lanjut Teh Nia sangat setuju jika hakikat keterlibatan pembinaan seniman dan budayawan dalam ikut mewarnai, memberikan edukasi, memberikan informasi yang mendidik dibarengi juga dengan pembinaan kajian dari lembaga akademisi.

Sambung Teh Nia, kalau di provinsi disebut dengan penta helix, yaitu lima unsur diantaranya Akademisi, Bisnis, Comunity, Government, dan Media. Dimana lima hal tersebut harus terintegrasi.

“Kebanggan saya terhadap Kampung Jelekong ini bisa melahirkan seniman-seniman dan budayawan-budayawan yang hebat, meskipun disini tidak ada akademi khusus yang mengajarkan hal-hal tentang muatan lokal,”.

Pihaknya berharap kedepan khususnya di Kecamatan Baleendah ini di setiap tingkatan sekolah harus ada muatan lokal sesuai dengan potensi kearifan budaya lokal yang ada, agar bisa lebih memajukan lagi seni dan budaya khususnya disini karena memang potensinya adalah itu.

Pihaknya juga berharap kedepan berbagai unsur di Kampung Jelekong ini bisa diciptakan menjadi satu tematik yamg berkesinambungan dan terintegrasi.

“Ada galeri lukis, pewayangan, lokasi penguraian limbah yang bernilai ekonomis juga ada, kenapa ini tidak dibuat satu nafas untuk lebih membangun dan mengangkat Kelurahan Jelekong agar bersinar tidak hanya di Jawa Barat, Nasional, tapi harus sampai ke tingkat internasional,” pungkasnya. @yus

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Asep Maung Tegaskan Perlu Kejelasan Pengelolaan Kebudayaan Di Daerah Agar Tidak “Pacorok Kokod” Antara Dinas.

Rab Nov 4 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Asep Buchori Kurnia atau AA Maung, tokoh “nonoman” Jawa Barat sekaligus pemerhati pendidikan dan budaya memaparkan, bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan pemerintah pusat, menjadi acuan legal-formal dalam mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut harus diperkuat oleh kebijakan pemerintah daerah, […]