VISI.NEWS | JAKARTA – Menyoroti dinamika global terkait serangan Israel-AS atas Iran yang telah dan akan membawa dampak negatif terhadap geopolitik dan geoekonomi dunia, Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta, M Din Syamsuddin menuntut Indonesia segera melakukan reorientasi politik luar negeri dan keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP).
Ia menyebut serangan Israel-Amerika Serikat (AS) tidak dapat dipisah dari sentimen keagamaan antara Yahudi-Islam, maka Presiden Indonesia perlu berhati-hati bersikap dan mengambil keputusan.Peta
“Sikap Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP dan condong kepada AS jelas melanggar sikap sejati Indonesia yang bebas aktif dan Non-Blok, dan berpihak kepada Palestina. Sementara, BoP jelas berpihak kepada Israel, bukan kepada Palestina, dan pada saat yg sama tidak berpihak kepada kepentingan Dunia Islam,” kata Din dalam keterangannya, Selasa 10 Maret 2026.
Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) ini menegaskan, sudah saatnya Indonesia keluar dari BoP dan konsisten berjuang bagi Kemerdekaan Palestina.
Ia menekankan bahwa serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran jelas merugikan Palestina dan hanya menguntungkan Israel, serta potensial memporak porandakan Dunia Islam.
“Presiden Prabowo Subianto perlu banyak mendengar aspirasi rakyat. Pertemuan-pertemuan yang diadakannya dengan para tokoh masyarakat/umat jangan monologis tapi perlu dialogis, dan perlu mendengar suara kritis,” ungkapnya.
Ia menyatakan, para rohaniawan dan cendekiawan perlu bersikap loyal-kritis, menggalang kebersamaan, mendukung pemerintah jika benar, tapi jangan ragu-ragu mengeritik jika salah.Profil presiden
“Pemerintah perlu mendengar suara kritis, jangan terlena dan terbuai dengan keadaan. Perkembangan global akan membawa dampak buruk bagi Indonesia,” ungkapnya lagi.
Din pun menyebut, sudah saatnya Pemerintah menerapkan program darurat (contigency plan) dalam menyikapi kondisi yang ada.
“Hentikan program boros dana dan tidak urgen seperti MBG, lakukan penghematan serius, ciptakan komunikasi politik dialogis, dan konsolidasikan para pembantu Presiden untuk memiliki sense of crisis (kesadaran akan krisis),” pungkasnya. @givary
