VISI.NEWS – Pendaftaran Partai Demokrat ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham dinilai lucu dan agak berlebihan.
Menurut Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam, langkah dan sikap pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu justru tidak menguntungkan.
“Tampaknya pukulan kubu Moeldoko terkait SBY bukan pendiri Partai Demokrat membuat SBY meriang,” kata Arman saat dihubungi, Selasa (13/4/2021), seperti dilansir sindonews.
Arman mengakui mungkin sah saja jika memang faktanya SBY adalah pencipta Partai Demokrat berikut aneka atribut yang melekat seperti lambang, hymne, dan sebagainya. Namun, secara politik SBY justru mengecilkan jangkauan Partai Demokrat.
Publik menilai partai berlambang bintang mercy ini adalah partai keluarga dengan label made in Cikeas seperti juga dituduhkan kubu Moeldoko.
“Harusnya tak perlu malakukan langkah seperti itu (daftar lambang dan logo partai), (karena) dengan ditolaknya kepengurusan dan perubahan AD/ART Deliserdang oleh Kemenkumham, publik sudah melihat legitimasi SBY dan AHY sebagai ‘pemilik’ demokrat,” ujarnya.
Lebih jauh Arman menganggap, seharusnya sekarang Partai Demokrat lebih kencang lagi meraup pemilih dari berbagai segmen dengan mengedepankan profesionalitas organisasi yang terbuka, dinamis, dan akomodatif serta membawa isu yang menjual di tengah segmen yang plural dan modern.
“Sehingga PD bisa terbang lebih tinggi tanpa dibayang-bayangi label partai dinasti yang kurang menguntungkan pada pertarungan bebas perebutan konstituen,” tandasnya. @fen