VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT – Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan bahwa dirinya telah menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk memecat semua jaksa federal yang masih menjabat sejak era pemerintahan Presiden Joe Biden. Langkah ini disebut sebagai upaya untuk menyingkirkan individu yang ditunjuk secara politik oleh Biden, yang berpotensi menentang kebijakan Trump dalam sistem peradilan.
“Saya telah menginstruksikan pemecatan semua jaksa AS ‘Era Biden’ yang masih menjabat,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social pada Selasa (18/2/2025). Pernyataannya itu dikutip oleh The Guardian pada Kamis (20/2/2025).
Trump menegaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan segera untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di AS.
“Kita harus ‘membersihkan rumah’ SEGERA, dan memulihkan kepercayaan. America’s Golden Age (Zaman Keemasan Amerika) harus memiliki Sistem Peradilan yang adil – ITU DIMULAI HARI INI!” tambahnya.
Pemecatan jaksa federal setelah pergantian pemerintahan sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, pemerintahan Trump dikenal lebih agresif dalam melakukan pemecatan massal dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, yang biasanya hanya meminta jaksa mengundurkan diri setelah presiden baru menjabat.
Keputusan ini bertepatan dengan langkah Jaksa Agung Trump, Pam Bondi, dan pejabat wakil jaksa agung, Emil Bove, dalam menerapkan agenda politik baru di Departemen Kehakiman. Mereka menganut teori eksekutif kesatuan, di mana presiden memiliki kendali penuh atas lembaga setingkat kabinet.
Dalam beberapa hari terakhir, Bove yang bertanggung jawab atas operasi harian departemen, dikabarkan telah mendorong penangguhan kasus dugaan korupsi terhadap Wali Kota New York, Eric Adams. Keputusan itu dibuat sembari menunggu pejabat pilihan Trump untuk memimpin kantor jaksa AS di Manhattan, setelah mendapat persetujuan Senat.
Pemerintahan Trump juga mengutamakan kebijakan ketat terhadap imigrasi ilegal, terutama setelah isu ini menjadi sorotan utama dalam pemilihan presiden 2024. Dalam memo yang diajukan oleh Bove, disebutkan bahwa mendukung wali kota yang ingin membantu deportasi imigran ilegal lebih penting dibandingkan mengajukan tuntutan pidana. @ffr
