VISI.NEWS | JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti maraknya klaim pihak tertentu yang dianggap merasa paling berjasa dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Endipat menegaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan dalam jumlah besar sejak awal bencana terjadi. Ia menilai ada pihak yang hanya datang sekali ke lokasi bencana namun kemudian menyebarkan narasi bahwa pemerintah tidak hadir.

“Orang yang datang sekali lalu bicara pemerintah tidak ada, padahal dari awal negara sudah hadir. Ada yang nyumbang Rp10 miliar lalu seolah paling bekerja, sementara negara sudah triliunan ke Aceh,” ujarnya.

Endipat menilai persoalan utamanya adalah minimnya publikasi terkait langkah pemerintah di lapangan. Karena itu, ia meminta Komdigi lebih agresif dalam menginformasikan kinerja pemerintah kepada publik agar tidak muncul kesan bahwa negara lamban menangani bencana.

“Saya berharap Komdigi bisa mengamplifikasi informasi strategis yang sudah dilakukan pemerintah supaya publik tahu kinerja negara,” katanya.

Selain itu, Endipat juga menyoroti kurangnya penyebaran informasi mengenai program reboisasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Ia menyebut upaya besar kementerian tersebut tidak terdengar hingga ke masyarakat sehingga terus menjadi bahan kritik.

“Kementerian Kehutanan sudah melakukan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi informasi itu tidak sampai ke masyarakat bawah,” ujarnya.

Endipat berharap koordinasi lintas kementerian dalam penyampaian informasi publik dapat ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya peran Komdigi dalam memastikan kerja pemerintah tidak tenggelam oleh narasi yang menyesatkan, terutama dalam penanganan bencana yang terjadi sepanjang 2025 di wilayah Sumatra. @kanaya