Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Cucu Sugyati. /visi.news/eko aripyanto VISINEWS | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk lebih cepat melaksanakan sejumlah proyek infrastruktur seiring kondisi ekonomi yang terus membaik.
Selain itu, dengan adanya kebijakan kelonggaran pembatasan sosial di tahun 2022, diyakini bisa mempercepat penyusunan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) untuk sejumlah proyek infrastruktur.
“Di triwulan I, tahap FS dan DED sudah selesai, dan adapun proyek infrastruktur strategis diantaranya, jalan tengah selatan (sisi barat), jalan khusus tambang, RS Karawang, smart parking Kota Sukabumi, dan BRT Bandung Raya,” katanya.
Bersama PT Jasa Sarana, lanjut Cucu, Pemprov Jabar juga menetapkan kegiatan kontruksi untuk proyek incinerator 3 dan 4 untuk limbah B3 medis dan PLTM Kertamukti, Kabupaten Sukabumi serta smart parking Kota Sukabumi.
“Untuk proyek TPPAS Nambo Tahap 1, Tol Cisumdawu Seksi 1-3, dan SPPBE 50 ton di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat direncanakan dapat segera beroperasi,” ujarnya.
Anggota Fraksi Golkar ini mengungkapkan, langkah-langkah percepatan sejumlah proyek infrastruktur di Jabar tersebut secara garis besar merupakan program kerja yang digagas serta merupakan penugasan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
“Persiapan baik dari segi alternatif skema bisnis, pembiayaan, dan penentuan partner yang akan bekerja sama dilakukan berdasarkan kaidah manajemen risiko dan good corporate governance,” ungkapnya.
Seiring langkah percepatan pembangunan proyek infrastruktur tersebut, peningkatkan efektivitas program corporate social responsibility (CSR) perusahaan terus dimaksimalkan guna menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Community Development yang efektif dan berkualitas.
“Pelaksanaan program TJSL dilakukan sejalan dengan misi perseroan guna memberikan multiplier effect, baik bagi masyarakat Jabar maupun membantu pertumbuhan ekonomi Jabar serta memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. @eko.
