DPR Minta Pemerintah Hukum Berat ASN Poliandri

Editor Ilustrasi./dok. menpan.go.id/via cnn indonesia/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri.

Menurut dia, fenomena poliandri yang terjadi di kalangan ASN sebagaimana diungkap oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, telah merendahkan harkat dan martabat ASN.

“Harus dihukum berat berupa diberhentikan sebagai ASN dan kalau ada unsur pidana diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (1/9), seperti dilansir CNN Indonesia.

Dia menyatakan bahwa poliandri di kalangan ASN jelas melanggar norma kesusilaan dan peraturan pemerintah. Menurutnya, hukum agama juga tidak mengizinkan wanita memiliki lebih dari satu suami.

Guspardi pun mengingatkan bahwa ASN tidak boleh poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Jika sudah menyangkut ASN akan menyeret sejumlah instansi dan ini akan merugikan ASN secara keseluruhan,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Fenomena poliandri di kalangan ASN diungkap oleh Menteri Tjahjo Kumolo pada 28 Agustus lalu.

Beberapa waktu lalu, ia mengaku, memberikan putusan atas perkara ASN karena memiliki pasangan perkawinan lebih dari satu. Uniknya, perkara tersebut berkaitan dengan ASN wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri.

“Jadi saya memutus perkara pernikahan poliandri, bukan poligami. Ini fenomena baru,” kata Tjahjo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Jenderal Sudirman, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

Merujuk pada Pasal 4 PP No 45/1990, ASN bisa memiliki lebih dari satu pasangan setelah memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah harus mendapat izin tertulis dari istri pertama. Kedua, ASN tersebut juga harus mendapat izin dari pimpinan lembaga tempatnya bekerja.

Baca Juga :  Sangkuriang Nyaleg (11)

Pada praktiknya, banyak ASN yang melakukan poligami tanpa memenuhi syarat tersebut. Pelanggaran aturan itu, terangnya, dapat dijatuhi hukuman berupa mutasi, dan penurunan golongan.

“Kalau masalah seperti ini tidak perlu sampai diberhentikan,” kata Tjahjo. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

KAMI Jabar Deklarasi Pekan Depan di Bandung, Undang Gubernur

Jum Sep 4 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memastikan akan menyelenggarakan Gebyar Deklarasi KAMI Jawa Barat (Jabar) pada Senin (7/9). Deklarasi serupa sebelumnya digelar di Jakarta pada 18 Agustus 2020 lalu. Ketua Panitia Deklarasi KAMI Jabar Harry Mulyana membenarkan kegiatan deklarasi tersebut. Acara akan dipusatkan di sekitaran Kota Bandung. “Ya, betul […]