VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menilai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak pernah lepas dari persoalan sejak dulu hingga sekarang. Hal itu disampaikannya saat menanggapi wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama.
“Kita tahu bahwa haji dan umrah ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adies mencontohkan hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 yang kini tengah ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Tim Pengawas (Timwas) Haji juga kembali menemukan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji 2025, mulai dari syarikah penyedia layanan, konsumsi, hingga transportasi jamaah.
Ia menduga beragam masalah tersebut membuat pemerintah menilai perlunya kementerian khusus untuk mengurus haji dan umrah agar beban kerja Kementerian Agama tidak semakin berat.
“Jadi (usulan) memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” jelasnya.
Seperti diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kemenag, termasuk penyelewengan 20.000 kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Dugaan penyimpangan dalam pelayanan haji 2025 juga turut dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW), mulai dari pelayanan Masyair hingga spesifikasi konsumsi jemaah. Tahun 2025 ini menjadi periode terakhir Kemenag mengelola ibadah haji sebelum beralih sepenuhnya ke Badan Penyelenggara (BP) Haji.
@ffr
