VISI.NEWS | CIMAHI – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap bersikukuh untuk membeli 50 unit tablet dengan total anggaran mendekati Rp 1 miliar, meskipun gelombang kritik dari publik terus menguat. Langkah ini dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi dan krisis pelayanan dasar.
Publik mempertanyakan urgensi pengadaan perangkat elektronik baru tersebut, yang dinilai mewah dan berlebihan. Isu ini juga muncul di tengah sorotan terhadap lemahnya kinerja legislatif serta banyaknya persoalan mendesak di daerah yang belum tersentuh penyelesaian.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi urgensi pengadaan tersebut sebelum memberikan penilaian lebih lanjut.
“Yang untuk anggota dewan KBB itu ya? Ya nanti akan kita lihat dulu apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen atau tidak, nanti akan kita cek seperti apa,” ujar Dedi di Kantor DPRD Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).
Dedi juga mengingatkan para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk menyusun anggaran yang berorientasi pada efektivitas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sebaiknya saya sarankan buat bupati walikota untuk membuat anggaran yang efektif buat daerahnya. Memberikan manfaat buat masyarakatnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi membela keputusan pengadaan tablet dengan dalih efisiensi. Ia menyebut bahwa perangkat tersebut akan menggantikan kebutuhan penggandaan dokumen fisik yang dianggap boros.
“Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kita biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp 50 juta buat setiap anggota dewan,” kata Mahdi.
Ia juga menambahkan bahwa perangkat yang dibeli harus memiliki spesifikasi tinggi, dengan kapasitas penyimpanan minimal 512GB hingga 1TB, dan prosesor terbaru, agar mendukung kinerja anggota dewan secara optimal. @ffr
