Dr. Lukman Hakim: Tingkatkan Bantuan Konsumsi Agar Resesi Ekonomi Tak Terlalu Dalam

Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, PhD/visi.news/tok suwarto.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Pakar ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, PhD, berpendapat, selama menangani pandemi Covid-19, pemerintah menghadapi dilema antara memprioritaskan penyelamatan ekonomi atau kesehatan masyarakat.

Dilema itu merupakan hal lumrah karena bagi Indonesia resesi akibat krisis kesehatan merupakan fenomena baru yang terjadi di era modern.

“Sebenarnya, sebelum resesi akibat pandemi global, Indonesia pernah mengalami resesi. Pada tahun 2008, resesi di Indonesia disebabkan kerusakan sektor keuangan di Amerika Serikat (AS). Sedangkan pada periode 1997-1998, Indonesia kembali dilanda resesi karena kerusakan sektor perbankan,” ujarnya kepada VISI.NEWS, Sabtu (3/10).

Dia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebutkan ekonomi Indonesia resmi resesi pada kuartal III tahun 2020.

Lukman Hakim melihat, pemerintah selama ini belum mau terbuka terkait kapan Indonesia akan resesi. Padahal, tanda-tanda resesi di Indonesia sudah sangat jelas. Bahkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda secara global, ekonomi Indonesia di penghujung tahun 2019 sudah mulai melambat.

“Sejak akhir 2019, ekonomi kurang begitu menggembirakan karena neraca perdagangan sudah minus sehingga ketika pandemi yang diprediksi pemerintah akan hilang akhir tahun 2020, pertumbuhan ekonomi minus hampir 3-4 persen. Kuartal kedua kemarin, pada bulan Agustus 2020 diumumkan minusnya 5,32 persen dan ini sesuai dengan prediksi pemerintah bahwa pandemi akan menyebabkan pertumbuhan merosot,” jelasnya.

Defisit pertumbuhan ekonomi Indonesia, sambung dosen FEB UNS itu, sudah diantisipasi pemerintah melalui terbitnya UU No. 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Berdasarkan UU tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa dalam menggunakan anggaran, sebab batas maksimal defisit ekonomi Indonesia yang semula 3 persen naik menjadi 5 persen.

“Ketentuan UU tersebut, membuat presiden tidak dapat di-impeachment,” tandasnya.

Lukman Hakim menyarankan, salah satu cara agar Indonesia tidak terjebak dalam resesi berkepanjangan, pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat. Kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji di bawah Rp. 5 juta, harus dilanjutkan agar masyarakat semakin mudah membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok yang selama pandemi Covid-19 daya beli cenderung menurun.

Menjelang kuartal III-2020 pada 5 Oktober 2020, katanya lagi, pemerintah harus mengebut dan memperbaiki skema pemberian bantuan langsung tunai tersebut. Targetnya, selain untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat, juga untuk meningkatkan pertumbuhan agar ekonomi tidak minus terlalu besar.

“Kebijakan pemerintah memberikan bantuan, kan agar konsumsi masyarakat meningkat. Sebaiknya, bantuan pemerintah untuk konsumsi ya untuk konsumsi, supaya resesi tidak terlalu dalam. Pada kuartal ketiga yang akan diumumkan 5 Oktober, diharapkan minusnya tidak sedalam kuartal II seperti prediksi Sri Mulyani hanya 2 persen,” pungkasnya. @tok

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Mengurangi Dampak Covid-19, Kementerian Ketenagakerjaan Luncurkan Program JPS untuk Pokmas

Sab Okt 3 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Pemerintah terus berupaya menjaga sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19, salah satunya dengan meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi kelompok masyarakat. Program tersebut diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI bagi 1.000 kelompok masyarakat (pokmas) terpilih yang terdampak pandemi Covid-19 di enam provinsi. “Program JPS […]