Dr. U. Komarudin: Golkar Kab. Bandung Harus Lebih Elegan Seleksi Calon Bupati

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Dr. Ujang Komarudin, M.Si./visi.news/ist
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Dr. Ujang Komarudin, M.Si., mengatakan, dalam seleksi calon bupati, Partai Golkar Kabupaten Bandung harus elegan karena salah satu kandidat yang maju adalah istri dari bupati yang juga Ketua DPD Partai Golkar.

“Kalau incumben maju itu 90% sudah pasti menang dan ini akan menutup calon-calon pemimpin lain di internal golkar yang punya kapasitas dan visioner,” ujarnya dalam telewicara dengan VISI.NEWS, Sabtu (30/5/30) pagi.

Menurutnya, incumben itu akan dengan mudah meraih kemenangan karena memiliki semua amunisi Pilkada yang dibutuhkan. “Incumben itu kan memiliki semua kekuatan untuk menang. Uang punya, birokrasi punya, memiliki semua sumberdaya untuk menang. Fakta-fakta dilapangan itu memang demikian,” katanya.

Polanya, kata Komarudin, harus dirubah kalau Golkar ingin menguasai kempemimpinan di daerah dengan cara yang elegan. “Harus menggunakan cara-cara baru yang lebih baik dari partai-partai lain,” tandasnya.

Misalnya, ia mengungkapkan, kalau istrinya maju, bupati sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung bisa mundur dari jabatannya, untuk memberikan ruang demokrasi yang lebih baik, dan menunjukkan komitmennya mengedepankan kepentingan partai itu sendiri. “Partai Golkar itu banyak dijadikan rujukan cara berpolitik oleh partai-partai lain, jadi harus bisa ditunjukkan kemampuan sebagai penggerak partai yang melegenda karena kepiawaiannya menjalankan organisasi politik,” ungkapnya.

Dinasti dan Oligarki

Indonesia itu, kata Komarudin, faktanya memang negara demokrasi berwajah dinasti dan oligarki. “Kita ini sepakat berdemokrasi tapi isinya dinasti dan oligarki, karena demokrasinya kan demokrasi prosedural tidak substantif. Pilkada ya pilkada, pilpres ya pilpres, tapi substansinya tidak dijaga, tidak melahirkan pemimpin yang baru. Tidak ada regenerasi kepemimpinan di daerah itu, yang jadi pemimpinnya itu-itu saja, di daerah lain bahkan bukan hanya isrinya, anaknya juga, suaminya juga. Istrinya juga bukan hanya istri yang pertama, tapi yang kedua, yang ke tiga,” ungkapnya sambil tersenyum.

Kenapa itu terjadi, karena katanya, yang menguasai sumberdaya dan uang itu hanya orang-orang itu saja, yang lain tidak bisa melawan kekuatan itu. Orang-orang yang mempunyai potensi bagus ditutup oleh orang-orang yang menguasai dinasti dan oligarki sehingga tidak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. “Sehingga saya melihat, kenapa daerah itu tidak maju, ya karena dikuasai oleh orang-orang itu yang tidak berprestasi secara politik dan kebijakan,” tandasnya.

Menurutnya, kalau memag kaya, hebat, berprestasi seharusnya daerah itu maju dengan prestasi bukan korupsi. “Bahkan harus berani bersaing dan jangan sampai tidak membuka ruang kepada yang lain, yang lebih pintar, yang lebih mempunyai kapasitas, untuk bersaing dengan dirinya,” tandasnya.

Sebagai partai besar, kata Komarudin, Golkar harus membangun merit sistem, yang berdasarkan prestasi bukan dinasti. “Kalau Golkar ingin maju, untuk seleksi pemimpin lihat sudah berapa lama mengabdi di partai, prestasinya apa saja, loyalitasnya bagaimana, lalu sudah apa saja yang dilakukan dalam politik, untuk kerja-kerja ke rakyat, untuk pembangunan di daerah. Ini harus menjadi catatan-catatan penting untuk penilaian orang yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah,” ungkapnya.

Dalam seleksi calon kepala daerah juga harus dilihat track record-nya, kalau tidak ada ukurannya, tidak ada parameternya, tidak ada standarnya, maka nantinya asal comot sehingga nantinya siapapun yang dicalonkan akan tidak bagus. Ini akan menjadi sebuah kesalahan kalau dilakukan oleh Golkar.

“Kan di Golkar ada PDLT , itulah sebenarnya yang harus dinilai secara obyektif sehingga yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh yang bagus, berprestasi dan mendapat dukungan dari masyarakat luas,” cetusnya.

Tokoh Elitis

Dikatakannya, di Partai Golkar itu jarang sekali tokoh yang merakyat, beda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). “Mereka ini cenderung elitis dan sikap menak. Mungkin karena basis Partai Golkar itu dulunya kan pengusaha, kebiasaan enak, biasa dilayani. Ini yang harus dirubah, pendekatan dengan rakyat yang sifatnya harus populis. Jokowi kan lahir dari sana, maka kalau Golkar ingin memenangkan Pilkada gerakan populis harus dilakukan,” pesannya.

Cost tetap harus ada meski aktif dalam gerakan kerakyatan, katanya. “Saya sudah meneliti dan survei langsung di Jawa Barat, ada temuan kalau tidak ada uang, rakyat tidak memilih. Seorang calon kepala daerah sudah pasti harus menyiapkan uang, tidak mungkin kalau tidak menyiapkan uang. Kalau modal sosialnya besar, tapi tidak ada uang sulit, tewas juga,” katanya.

Dulu di Bekasi, katanya, seorang kandidat mengeluarkan sampai Rp 40 Miliar untuk memenangkan kontestasi Pilkada dan bisa ditetapkan sebagai kepala daerah.

Namun ia mengingatkan, stigma yang mengatakan cukup punyai uang Pilkada bisa dimenangkan tidak selamanya benar, tetap harus ditopang dengan gerakan-gerakan kerakyatan. “Ini yang harus dilihat oleh teman-teman di Partai Golkar,” pesannya.@mpa/asa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemerintah Desa Rancaekekkulon Salurkan BLT bagi 192 KPM

Sab Mei 30 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Pemerintah Desa Rancaekekkulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, membagikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 192 keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pembagian BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu dilaksanakan di Aula Kantor Desa Rancaekekkulon, Sabtu (30/5). Hadir dalam kesempatan […]