VISI.NEWS | BANDUNG – Ketegangan geopolitik kembali memanas di markas United Nations (PBB) ketika Amerika Serikat dan sekutunya berhadapan langsung dengan Rusia serta China dalam perdebatan sengit mengenai program nuklir Iran. Sidang Dewan Keamanan yang digelar pada Kamis (12/3/2026) itu memperlihatkan semakin dalamnya perpecahan di antara kekuatan besar dunia terkait langkah militer Washington terhadap Teheran.
Pertemuan tersebut berlangsung di United Nations Security Council, badan utama PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Amerika Serikat, yang memegang kursi ketua dewan bulan ini, mendorong pembahasan mengenai komite khusus yang bertugas mengawasi penerapan sanksi terhadap Iran. Namun, Rusia dan China mencoba menggagalkan agenda tersebut.
Upaya kedua negara itu akhirnya gagal setelah mayoritas anggota dewan mendukung pembahasan tersebut. Dalam pemungutan suara, 11 negara mendukung dilanjutkannya diskusi, sementara Rusia dan China menolak, dan dua negara lainnya memilih abstain.
Perdebatan pun memanas ketika utusan Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, secara terbuka menuding Rusia dan China berupaya melindungi Iran dari sanksi internasional. Menurut Waltz, dunia internasional seharusnya bersatu untuk menekan program nuklir Iran yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas global.
“Semua negara anggota PBB seharusnya menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi misil, serta membekukan aset keuangan yang relevan,” kata Waltz dalam pidatonya di depan dewan.
Ia menegaskan bahwa langkah-langkah sanksi yang ingin diterapkan kembali bukanlah keputusan sewenang-wenang, melainkan respons yang ditujukan secara spesifik terhadap ancaman yang dinilai muncul dari program nuklir dan misil Iran.
“Ketentuan PBB yang akan diberlakukan kembali bukanlah tindakan arbitrer, tetapi dirancang secara sempit untuk mengatasi ancaman dari program nuklir, misil, dan persenjataan konvensional Iran,” tambahnya.
Waltz juga menuduh Rusia dan China sengaja menghambat kerja komite sanksi tersebut demi menjaga hubungan pertahanan mereka dengan Teheran. Menurutnya, kedua negara tidak menginginkan komite itu berfungsi secara efektif.
Ketegangan semakin meningkat ketika pihak Rusia memberikan tanggapan keras. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, menuduh Amerika Serikat sengaja menciptakan ketakutan berlebihan mengenai program nuklir Iran untuk membenarkan aksi militer yang baru-baru ini dilakukan.
“Ada histeria yang sengaja dibangun mengenai dugaan rencana Iran untuk mendapatkan senjata nuklir, padahal hal tersebut tidak pernah dikonfirmasi oleh laporan Badan Energi Atom Internasional,” ujar Nebenzya.
Ia menambahkan bahwa narasi tersebut digunakan sebagai dalih untuk melancarkan aksi militer terhadap Iran, yang menurutnya justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah dan berpotensi memperluas konflik ke wilayah lain.
China juga menyuarakan kritik serupa terhadap Washington. Perwakilan China di PBB, Fu Cong, menyebut Amerika Serikat sebagai pihak yang memicu krisis nuklir Iran. Ia menilai penggunaan kekuatan militer di tengah proses diplomasi justru merusak peluang penyelesaian damai.
“Amerika Serikat telah menggunakan kekuatan secara terang-terangan terhadap Iran saat proses negosiasi masih berlangsung, dan tindakan itu membuat upaya diplomasi menjadi sia-sia,” kata Fu Cong.
Di sisi lain, Iran tetap menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, mengatakan negaranya tidak akan mengakui upaya apa pun untuk kembali menerapkan sanksi internasional terhadap Teheran.
“Program nuklir Iran selalu bersifat sepenuhnya damai,” kata Iravani kepada para wartawan usai pertemuan.
Ketegangan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menggunakan isu nuklir Iran sebagai alasan untuk melancarkan serangan terhadap beberapa fasilitas nuklir negara tersebut pada Juni lalu. Trump mengklaim Iran hampir memiliki senjata nuklir dalam waktu dua minggu jika serangan itu tidak dilakukan. Namun sejumlah sumber menyebut klaim tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh penilaian intelijen Amerika.
Sementara itu, sekutu Washington seperti United Kingdom dan France menyatakan bahwa pengenaan kembali sanksi terhadap Iran merupakan langkah yang sah. Mereka menilai Teheran belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai aktivitas nuklirnya.
Pemerintah Prancis bahkan menyatakan bahwa pengawas nuklir PBB, International Atomic Energy Agency, tidak lagi dapat menjamin sepenuhnya bahwa program nuklir Iran memiliki tujuan damai. Menurut Paris, persediaan uranium Iran saat ini secara teoritis cukup untuk memproduksi hingga sepuluh perangkat nuklir.
Perdebatan keras di Dewan Keamanan tersebut memperlihatkan bahwa isu nuklir Iran kembali menjadi titik konflik utama dalam politik global. Dengan posisi negara-negara besar yang semakin terpolarisasi, peluang tercapainya kesepakatan internasional dalam waktu dekat tampaknya masih jauh dari harapan. @kanaya
