Dugaan Korupsi di Kota Depok, GNPK RI Jabar Terima Lapdu

Ketua GNPK RI Kota Depok Ir. Patar Tambunan menyerahkan Lapdu dugaan korupsi di Kota Depok ke Ketua GNPK RI Jawa Barat Nana S. Hadiwinata di Bandung, Selasa (20/10/2020)./visi.news/ist
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kota Depok mengendus adanya dugaan korupsi dalam lelang pembangunan dan penataan lingkungan Alun Alun Kota Depok Tahun Anggaran (TA) 2018. Laporann pengaduan (Lapdu) atas dugaan tersebut sudah disampaikan ke GNPK RI Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.

“Beberapa hari yang lalu Ketua PD GNPK RI Kota Depok Bapak Ir. Patar Hutabarat  telah berkunjung ke Kantor Sekretariat Pimpinan Wilayah GNPK RI Jawa Barat Kota Bandung. Dalam kunjungannya ia juga penyampaian Lapdu terkait adanya dugaan penyimpangan dengan bentuk persekongkolan pada proses lelang Pembangunan dan Penataan Lingkungan Alun Alun Kota Depok,” ujar Ketua Pengurus Wilayah (PW) GNPK RI Jawa Barat Nana S. Hadiwinata kepada VISI.NEWS, Selasa (20/10/2020).

Katanya, dugaan korupsi dalam lelang tersebut untuk Tahun Anggaran 2018 Pada Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok, dengan nilai HPS Rp. 33.693.890.400.

“Lapdu tersebut setelah kami bahas bersama, berdasarkan dokumen yang disampaikan kepada kami PW GNPK RI Jabar, banyak hal dugaan penyimpangan mulai dari rekayasa dokumen lelang, termasuk dokumen penawaran peserta lelang sampai pada proses penetapan pemenang, yang sangat nampak adanya dugaan digiringnya peserta lelang tertentu untuk dijadikan calon pemenang lelang,” ujar Nana.

Setiap Lapdu yang masuk ke GNPK RI yang fokus pada pencegahan korupsi, katanya, dilakukan kajian mendalam dan setelah dikaji bersama apakah temuan masalah tersebut perlu dilapdukan kepada penegak hukum atau tidak.

Dalam dugaan kasus di Kota Depok ini, kata Nana,  Ketua PD GNPK RI Kota Depok telah berikirim surat kepada beberapa instansi terkait antara lain Inspektorat, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok serta Pokja VI UKPBJ Kota Depok untuk melakukan klarifikasi atas adanya dugaan persekongkolan tersebut, sehingga dapat diketahui benar atau tidaknya dugaan tersebut.

“Namun pihak Pemkot Depok memberikan jawaban yang tidak jelas dan bahkan ada dinas yang tidak merespon terkait permintaan klarifikasi atas dugaan kasus tersebut,” ujarnya.

Pihaknya, sangat menyayangkan bahwa Pemkot Depok tidak merespon itikad baik PD GNPK RI Kota Depok, yang telah berkontribusi kepada Pemerintah Kota Depok dengan melakukan sosial kontrol terhadap kinerja positif penyelenggara negara dan pelaku pembangunan lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pengawasan masyarakat.

Selain Lapdu Pembangunan dan Penataan Lingkungan Alun Alun Kota Depok, katanya, Ketua PD GNPK RI Kota Depok juga menyerahkan Lapdu Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok Tahun Anggaran 2018, yang dilaksanakan oleh perusahaan yang diduga tidak memiliki kemampuan dalam pekerjaan tersebut, baik dari segi managemen maupun dari segi matrial yang digunakan serta diduga menggunakan matrial bekas bongkaran.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan dari kedua Lapdu tersebut,  PW GNPK RI Jawa Barat sedang melakukan kajian hukum untuk mendapatkan kepastian dugaan penyimpangan tersebut akan mengakibatkan keuangan negara dirugikan, sehingga memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi (tipikor).

“Bila kajian hukum sudah selesai kami persiapkan, sebelum kami Lapdukan kepada penegak hukum, kami akan koordinasikan terlebih dahulu kepada Tipikor Bareskrim Polri atau Kejaksaan Agung maupun KPK yang telah menjadi mitra kerja GNPK RI selama ini. Sehingga nantinya secara resmi Lapdu yang kami sampaikan sudah dianggap memenuhi unsur dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi,” papar Nana.

Pihak GNPK RI Jawa Barat berharap agar penegak hukum dapat memproses lebih lanjut sampai pada ketetapan hukumnya, seperti beberapa kasus yang dilapdukan GNPK RI di Jawa Barat dan diproses lanjut setelah memiliki ketetapan hukum.

“Sekali lagi, siapapun itu yang diduga terlibat nantinya, agar bersiap siap saja berhadapan dengan meja hijau untuk berpindah tidur,” pungkas Nana.@mpa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Gagal Tembus Istana, Pendemo Minta Kawat Berduri Cabut Omnibus Law

Sel Okt 20 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Massa aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) gagal mencapai Istana Kepresidenan Jakarta karena dihadang barikade kawat berduri. Sekitar dua ratus orang mahasiswa dari berbagai kampus datang dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan. Sekitar pukul 12.00 WIB, para mahasiswa terpaksa berhenti di kawasan Patung […]