VISI.NEWS | JAKARTA – Eks politikus PDIP, Effendi Simbolon, membantah tudingan bahwa penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku merupakan bentuk politisasi hukum yang didalangi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Effendi justru menyebut bahwa Jokowi selama ini membantu Hasto menghindari proses hukum.
Menurut Effendi, hingga akhir periode kepemimpinan KPK 2019-2024, kasus Hasto tidak pernah diusut.
“Enggak lah, setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada dikutak-katik itu, ini kan periode yang baru ini gitu,” kata Effendi, Rabu (8/1/2025).
Pernyataan ini mendapat tanggapan dari DPP PDIP. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa tudingan Effendi tidak berdasar. Menurutnya, Hasto selalu mendukung Jokowi dengan penuh loyalitas selama dua periode kepresidenan, bahkan menolak tawaran posisi menteri untuk menjaga independensinya sebagai Sekjen PDIP.
“Namun sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto totalitas mendukung dan membantu Jokowi karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri,” ucap Guntur, Kamis (9/1/2025).
Guntur juga menyebut bahwa kasus Harun Masiku telah mencuat sejak awal masa pemerintahan Jokowi pada 2020. Ia menilai tudingan Effendi justru menguatkan persepsi adanya campur tangan kekuasaan terhadap KPK, yang kini harus ditelusuri lebih lanjut.
“Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan ‘tangan-tangan kekuasaan’ yang memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi,” tuturnya.
Effendi mengaku prihatin terhadap respons PDIP dalam menghadapi kasus ini, termasuk serangan terhadap Jokowi dari internal partai. Ia juga menegaskan bahwa perhatian Jokowi terhadap PDIP selama ini tidak pantas dibalas dengan cercaan.
Kasus dugaan suap Harun Masiku terus berkembang dengan berbagai spekulasi mengenai keterlibatan dan peran sejumlah pihak di dalamnya. KPK diharapkan dapat mengusut kasus ini secara transparan dan independen. @ffr
