Forum SATHU Nilai Omnibus Law Beratkan Usaha Sektor Keagamaan

Ilustrasi ibadah haji./net.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Forum Silaturahmi Asosiasi Travel haji dan Umrah (Forum SATHU) menilai beberapa pasal di Undang-Undang Omnibus Law memberatkan pengusaha di sektor keagamaan. Forum SATHU meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian atas masalah tersebut demi terwujudnya rasa keadilan yang positif khususnya untuk umat Islam.

“Kiranya masih bisa diperbaiki, alhamdulillah. Kalau sebagai pertimbangan prosedural tidak bisa diubah karena sudah diserahkan, kiranya Bapak Presiden berkenan menerbitkan Perppu sebagai perbaikan atas pasal-pasal yang bermasalah,” kata Ketua Harian Forum SATHU, Artha Hanif, saat konferensi pers, di Jakarta, Jumat (23/10/2020), seperti dilansir ihram.co.id.

Artha mengatakan, usaha umrah dan haji merupakan usaha yang sangat terkait dengan kegiatan ibadah umat agama, umat Islam, dan umrah serta haji ini juga merupakan satu-satunya sektor usaha yang dimiliki oleh kaum muslim yang mesti dihormati.

“Perlu kami sampaikan bahwa sebagai pelaku usaha di bidang umrah dan haji khusus kami menilai berbagai aturan yang ada, baik yang termuat dalam peraturan menteri agama maupun SK-SK Dirjen kurang memberikan dukungan terhadap perkembangan usaha,” katanya.

Antara lain, lanjut dia, ketentuan yang tidak memberikan dukungan terhadap perkembangan usaha umat Islam misalnya mengenai proses perizinan baru, perpanjang izin, ketentuan deposit, akreditas, proses pelayanan jemaah, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Omnibus Law, Forum SATHU melihat bahwa berbagai kewenangan yang oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang pelayanan haji dan umrah yang menjadi kewenangan utama ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini presiden.

Prinsip ini kata Artha, berarti mengubah fungsi ganda yang dimiliki oleh Kementerian Agama yaitu sebagai regulator, operator, dan sekaligus sebagai eksekutor. Prinsip ini selalu dan terus menjadi sorotan berbagai pihak. Maka dari itu, forum mengusulkan agar keberadaan asosiasi umrah secara jelas dan tegas dapat ditempatkan dalam Undang-Undang Omnibus Law sebagai mitra pemerintah.

“Maksudnya agar dalam penyusunan berbagai aturan oleh pemerintah nantinya akan melibatkan pula asosiasi sebagai pelaku usaha. Keamanan sejalan pula dengan keinginan untuk menciptakan good corporate governence,” katanya.

Forum SATHU melihat ada keanehan dan tendensius. Forum SATHU melihat ada perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat di bidang keagamaan khususnya usaha di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus.

“Selama ini kami memahami bahwa kehadiran Undang-Undang Omnibus Law untuk mendukung perkembangan dunia usaha, ternyata tidak untuk usaha di bidang keagamaan,” katanya.

Secara khusus Forum SATHU menyoroti penambahan pada pasal 94 ayat 1 butir K dan ayat 2 yang sebelumnya ini tidak termuat dalam RUU yang menjadi pokok bahasan. Di samping itu banyak pula pertimbangan yang diajukan Forum SATHU tidak terakomodasi.

Artha mengatakan, Forum SATHU, menilai banyak penyusupan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pasal 94 ayat 1 butir K yang akan ditindaklanjuti dengan ayat 2 sangat berpotensi menimbulkan penampungan dana umrah dari masyarakat yang sangat besar, sebagaimana juga sudah terjadi pada dana setoran awal saja yang saat ini sudah mencapai sekitar 130 triliun.

Pengertian pasal ini pernah juga termuat dalam SK Dirjen Nomor 323 tahun 2019, yang Forum SATHU tolak lewat gugatan ke PTUN dan gugatan Forum SATHU menang dan sudah inkrah setelah banding Kementerian Agama ditolak di pengadilan tinggi TUN. @fen 

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPD Golkar Provinsi Jawa Barat Hadiri Puncak Peringatan HUT ke-56 Partai Golkar Secara Virtual

Sab Okt 24 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, H. Ade Barkah Surahman, bersama jajaran pengurus menghadiri acara puncak HUT ke-56 Partai Golkar secara virtual, Sabtu (24/10/2020) malam. Berlokasi di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar jawa barat, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, mereka duduk berjejer rapi di depan kamera […]