Forum SATHU Surati Menag Ajak Bahas RPMA

Editor Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) menemui Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Senin (15/2/2021)./via ihram.co.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Ketua Harian Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) Artha Hanif mengatakan, pihaknya telah menyurati Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas segera mengeluarkan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA).

Saat ini sudah ada dua Peraturan Pemerintah (PP) tentang haji dan umrah ditandatangani Presiden Joko Widodo sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

“Setelah 2 PP dari UU cipta kerja tentang haji dan umrah ditandatangani Presiden, Forum SATHU bersurat kepada Menag untuk segera menyiapkan RPMA-nya,” kata Arta Hanif dilansir Republika.co.id, Selasa (23/2/2021).

Untuk itu, Artha meminta Kementerian Agama segera menyediakan waktu berdiskusi dengan asosiasi untuk membahas RPMA. Dilibatkannya asosiasi haji dan umrah dalam RPMA itu agar ketika disahkan jadi PMA, penyelenggara dapat menjalankannya dengan baik.

“Maka yang terpenting, Kemenag segera siapkan waktu bersama asosiasi merancang RPMA yang terbaik,” ujarnya.

Artha Hanif mengatakan, dari satu sisi, terbitnya dua PP tersebut sangat baik. Sekarang ini tinggal bagaimana semua yang berkepentingan mencermati secara teknis pelaksanaanya dalam bentuk PMA agar tidak timbul sengketa di kemudian hari.

“Jangan sampai materi siskopatuh yang sempat di-PTUN tahun 2019 lalu dimunculkan kembali dengan payung hukum yang lebih tinggi,” katanya.

Untuk itu, penting Kementerian Agama memberikan kesempatan kepada pihak asosiasi membahas bersama RPMA. Sehingga ke depannya ketika Arab Saudi membuka kembali umrah RPMA sudah disahkan menjadi PMA.

“Atas semangat tersebut di atas, Forum SATBU berinisiatif mengingatkan Kemenag RI agar PMA degera dibicarakan bersama asosiasi dala waktu dekat. Terlebih kemungkinan umrah akan dibuka kembali pada Maret 2021,” katanya.

Artha meminta, kesan bahwa para PPIU nakal dan tidak amanah tidak boleh digeneralisasikan. Jangan seolah apa saja yang terkait dengan urusan umat tidak ada yang benar sehingga perlu diintervensi sampai urusan teknis perusahaannya.

Baca Juga :  Target RI 2030, 25 Ribu SPKLU dan 3 Juta Kendaraan Listrik

Sementara Biro Perjalanan Wisata (BPW) lainnya yang membawa peserta outbond ke luar negeri termasuk ke Bethlehem tidak harus dipantau sebagaiman peserta untuk umrah dan haji. Hal ini tentunya bisa menimbulkan kesan diskriminasi kepada umat Islam.

“Itu sebabnya PMA jadi penting untuk memastikan apakah pemerintah benar-benar memberikan perlindungan kepada jemaah dan juga kepada PPIU atau memang dasar semangatnya hanya intervensi dan sengaja menyulitkan PPIU,” katanya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Di Cianjur, Nama Ade Barkah Jaminan Sukses untuk Dukungan Politik

Rab Feb 24 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Pengaruh politik Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Barkah di dapil asalnya Kabupaten Cianjur sangatlah kuat. “Pak Ade Barkah itu kalau di Cianjur bisa dikatakan sebagai King Makersnya. Siapapun yang mendapat dukungan dari Pak AB (panggilan akrabnya) bisa jadi jaminan sukses,” ujar Maman Ismaya, salah satu tokoh […]