Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat H. Kusnadi. /visi.news/eko aripyanto VISI.NEWS |BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, memperkirakan kebutuhan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2023 membengkak menjadi Rp. 380 miliar.
Angka ratusan miliar tersebut merupakan usulan KUA-PPAS tahun anggaran 2023, dan dinilai sangat meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
“Menurut informasi total anggaran sekitar Rp. 380 miliar, Pemkab Bogor mencoba alokasikan dan sudah diusulkan di KUA-PPAS tahun anggaran 2023, ini luar biasa,” kata Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi.
Peningkatan secara drastis anggaran gaji PPPK itu lantaran adanya rencana pengangkatan sebanyak 3.620 PPPK di tahun depan, pasalnya, tahun ini Pemkab Bogor menganggarkan Rp. 96 miliar untuk menggaji 2.700 PPPK.
“Jadi khusus untuk gaji PPPK angkatan 2023 saja hampir Rp200 miliar, akibat meningkatnya kebutuhan anggaran gaji PPPK, Pemkab Bogor terpaksa menggeser sebagian anggaran yang semula untuk infrastruktur,” sambungnya.
Menurut legislator Partai Golkar dapil Kabupaten Bogor, bergesernya anggaran infrastruktur membuat pembangunan menjadi terimbas, sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Pemprov Jabar harus turun tangan agar pembangunan di Kab Bogor tetap bisa berjalan dan tercover, jangan sampai akibat kenaikan gaji PPPK, pembangunan infrastruk tidak berjalan,” ungkap Haji Kusnadi.
Terakhir, dari total kuota 3.620 PPPK, sebagian besar khusus untuk formasi guru, yaitu 3.039 orang kemudian, sisanya yaitu formasi tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan lain-lain.
“Memang sama-sama dianggap penting, namun dalam pengangaran usulan KUA-PPAS harus mempertimbangkan skala prioritas guna menunjang program kerja Pemkab Bogor,” pungkasnya. @eko
