Gara-gara Pungli Saat Nilang, Perwira Polisi ini Dicopot dari Jabatannya

Editor Perwira polisi dicopot usai negosiasi harga tilang di pos penyekatan. /merdeka.com©2021
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Dua buah video berdurasi 43 detik dan 4 menit 8 detik yang menunjukkan seorang perwira polisi tengah bernegosiasi “harga” tilang, viral di media sosial (medsos). Alhasil, viralnya video pungutan liar (pungli) tersebut membuat sang perwira polisi dicopot dari jabatannya.

Informasi yang dihimpun, pungli itu terjadi di pos penyekatan perbatasan Jombang-Lamongan pada Senin (31/5/2021). Tepatnya di Desa/Kecamatan Kabuh, Jombang. Oknum perwira polisi yang menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Ploso, Jombang, ini nampak menyita SIM dan STNK dari seorang pelanggar lalu lintas.

Dalam video, polisi berpangkat AKP ini memberi pilihan pada pelanggar apakah akan sidang atau memilih bayar di tempat agar STNK dan SIM bisa kembali. Si pelanggar lalu memilih bayar di tempat.

Polisi yang berinisial AKP G itu lalu memberikan opsi nilai uang damai Rp 400.000 untuk pengendara sepeda motor dan Rp 800.000 untuk mobil. Merasa tak mampu membayar permintaan sang oknum polisi, si pelanggar lalu menawar untuk membayar Rp 20.000. Hal ini sempat membuat sang oknum polisi menolak dengan berdalih harga uang titipan terlalu rendah.

Sang pelanggar lalu menaikkan nilai uang titipannya menjadi Rp 50.000. Namun, oknum perwira polisi itu kembali menolaknya karena terlalu kecil. Dia lantas meminta Rp 150.000 dari pelanggar. Keduanya akhirnya sepakat uang damai menjadi Rp 100.000. Dalam video juga nampak pelanggar menyerahkan uang Rp 100.000 kepada polisi tersebut. Uang yang terlipat, tampak diselipkan dibawah sebuah kertas.

Menanggapi hal ini, Kapolres Jombang, AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan, pihaknya langsung mencopot oknum polisi tersebut dari jabatannya. Pencopotan tersebut tertuang dalam surat perintah nomor Sprint/306/VI/OTL.3.3/2021.

“Yang bersangkutan langsung kita tarik ke polres guna menjalani pemeriksaan sesuai dengan perundangan yang berlaku,” ujarnya, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga :  KPU Didesak Tidak Ragu Tetapkan Penundaan Pilkada Serentak 2020

Ia menambahkan, terkait sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada oknum polisi tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Provost Polres Jombang.

“Sanksinya bisa penundaan kenaikan pangkat, atau yang lainnya, namun menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan,” imbuhnya.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terutama bagi petugas yang bekerja di lapangan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

“Peningkatan pengawasan terutama bagi petugas dilapangan, misalnya dengan adanya pengawasan perwira dan akan kita akan lebih perketat kembali,” pungkasnya.@mpa/mdk

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Bupati Bandung Minta Perda Minuman Beralkohol dan Ekonomi Kreatif Lebih Disosialisasikan

Kam Jun 3 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Bupati Bandung Dadang Supriatna menandatangani persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol serta raperda tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif untuk disahkan menjadi perda. Dadang berpendapat, perda tersebut sangat dibutuhkan […]