Garut Ditetapkan Menjadi Zona Kuning, Bupati Protes

Editor :
Bupati Garut, Rudy Gunawan saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri rapat anggota DPRD Kabupaten Garut./visi.news/dok.zaahwan aries.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Penetapan status Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebagai zona kuning Covid-19, telah membuat geram orang nomor wahid di Kota Dodol tersebut.

Bupati Garut, Rudy Gunawan langsung bereaksi setelah wilayahnya dinyatakan zona kuning oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dan memberikan protes dengan mengeluarkan statmen bernada protes.

Menurutnya, penetapan Garut sebagai zona kuning itu sangat tak efektif dan memberikan stigma negatif kepada daerah.

“Pemetaan zona yang dilakukan Pemprov Jabar itu tak efektif dan telah memberikan stigma negatif untuk daerah. Status zona kuning yang diberikan ke Garut justru telah mengakibatkan masyarakat menjadi stres,” ujar Rudy saat ditemui seusai menghadiri acara pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Garut di Gedung DPRD Garut, Kamis (18/6).

Atas dasar itulah, Rudy beranggapan bahwa penentuan status yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kali ini tak bisa dijadikan patokan.

Diakuinya, meski ada peningkatan kasus, hal itu bukan jadi ukuran untuk penentuan zona.

Memurutnya, kejadian di Garut yang telah terjadi penambahan kasus positif Covid-19, seharusnya tidak serta merta mengubah status Garut menjadi zona kuning.

“Apalagi yang positif itu hanya terjadi di satu keluarga yang ada di satu kampung,” ucapnya.

Disebutkan Rudy, labelisasi zona kuning yang dilakukan Gubernur Jabar, malah merugikan Kabupaten Garut. Di sisi lain, Garut telah mampu melakukan penanganan Covid-19.

Kalaupun sebelumnya sempat terjadi penanganan yang agak telat, menurutnya, hal itu karena tidak ada dorongan dari Pemprov Jabar untuk segera melaksanakan swab test.

“Oleh karenanya, Pemkab Garut pun kemudian memutuskan untuk membeli alat PCR sendiri dan saat ini sudah ada,” tandasnya.

Rudy mengklaim, Pemkab Garut bisa memetakan masalah penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Namun demikian ia mempersilahkan apabila Pemprov Jabar masih mau menerapkan status zona.

Baca Juga :  Ketua Komisi D: Pengusaha Wajib Penuhi Hak Pekerja

“Kami persilahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan karena di sini sebenarnya terkendali. Saya berharap agar kebijakan yang dilakukan tidak sampai membuat masyarakat menjadi stres,” ucap Rudy. @zhr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Khutbah Jumat: Peranan Akhlak Dalam Kehidupan Seorang Muslim

Kam Jun 18 , 2020
Silahkan bagikanKATA akhlak berasal dari bahasa Arab “khuluq”, jamaknya “akhlâq” yang berarti tabiat atau budi pekerti. Prof. Ahmad Amin, dikutip Hamzah Yaqub, mendefinisikan akhlak adalah “suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia […]