Gas Elpiji 3 Kilogram di Baleendah Dijual Rp. 26.000,-

Editor :
Gas elpiji 3 kilogram di Baleendah dijual Rp 26.000,-/visi.news/mp alam

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Satgas Pengawasan Gas Elpiji dan Bahan Bakar Minyak (BBM) diharapkan menertibkan pangkalan elpiji 3 kilogram yang nakal. Sejumlah pangkalan disinyalir menjual elpiji tidak sesuai ketentuan atau di atas harga eceran tertinggi (HET).

Salah seorang pedagang gas elpiji di RW-11, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Carsono, mengungkapkan  bahwa ia terpaksa menjual gas elpijinya Rp. 26.000,-/tabung 3 kilogram karena harga belinya saja sudah Rp 23.000,-/tabung.

“Sudah harga dari sananya mahal, barangnya juga hanya di jatah lima tabung gas tiga kilogram,” keluhnya.

Ia sangat berharap, Pemkab Bandung melalui satgas terkait untuk segera menertibkan pangkalan yang menjual gas diatas HET agar harga jual ke masyarakat bisa lebih murah. “Pemkab Bandung harus punya sensitivitas, masyarakat itu sekarang sedang dalam kondisi yang sangat sulit dengan pandemi Covid-19. Terlebih konsumen langganan kami kebanyakan buruh pabrik yang juga banyak yang mengalami kesulitan akibat di PHK,” tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan warga Cecep M, warga Kelurahan Wargamekar, Baleendah. Ia menyebutkan, sudah lebih dari seminggu ini harga gas elpiji naik. “Sama di sini juga dijual sampai 26.000,- yang tabung tiga kilogram. Barangnya juga sama tidak mudah seperti biasanya,” ungkapnya.

Ia berharap, Satgas Pengawasan Gas Elpiji dan BBM Kabupaten Bandung bisa turun tangan membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. “Kita rasanya belum mendengar kiprah Satgas Pengawasan Gas Elpiji dan BBM Kabupaten Bandung ini, maka wajar kalau masyarakat sering kesulitan mendapatkan gas elpiji ini karena tidak jelas pengawasan yang mereka lakukan itu,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, VISI.NEWS masih mengkonfirmasi keberadaan petugas Satgas Elpiji dan BBM Kabupaten Bandung ini.

Enam pangkalan ditertibkan

Sementara itu, di Palu Sulawesi Tengah, pemerintah setempat melalui Satgas Pengawasan Gas Elpiji dan BBM menertibkan enam pangkalan elpiji 3 kilogram nakal. Mereka ditertibkan karena menjual elpiji tidak sesuai ketentuan atau di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Berdasarkan laporan laporan warga tentang adanya pangkalan gas elpiji 3 kilogram yang nakal itu, maka tim satgas melakukan tindakan penertiban. Kini prosesnya sudah pada tahap pemberian berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian Resor Palu,” katanya, di Palu, seperti dilansir dari merdeka.com, Kamis (18/3/2021).

Ketua Satgas Pengawasan Elpiji dan BBM itu mengungkapkan, penertiban yang dilakukan dan pelaporan pemilik pangkalan kepada aparat penegak hukum merupakan bentuk keseriusan Pemkot Palu untuk mengatasi pemilik pangkalan yang menjual elpiji tidak sesuai ketentuan dan melakukan penimbunan.

Selain itu, untuk memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi pemilik pangkalan yang mencoba-coba nakal dengan menaikkan harga jual elpiji 3 kilogram apalagi sampai menimbun.

“Jadi dari hasil pengawasan yang kami lakukan, ada beberapa cara permainan yang dilakukan pemilik pangkalan, misalnya pangkalan dan pengecer melakukan penimbunan,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Denny menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat mengintegrasikan kegiatan pengawasan terutama penindakan pemilik pangkalan elpiji 3 kilogram nakal dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

“Tahun ini satgas mengubah pola pergerakan dari sebelumnya hanya membina kini menindak,” tutupnya.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Partai Demokrat Ajak Masyarakat Awasi 'Begal Politik' di Daerah

Jum Mar 19 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya ‘begal politik’ yang ingin merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Untuk itu, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat oleh pihak-pihak yang tidak […]