VISI.NEWS | BANDUNG — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan sebuah dewan khusus yang akan mengawasi Jalur Gaza selama proses rekonstruksi pascaperang. Dewan yang dinamai Board of Peace itu didominasi pejabat Amerika Serikat, menandai kuatnya kendali Washington dalam menentukan arah pemerintahan Gaza setelah lebih dari dua tahun konflik bersenjata.
Pengumuman tersebut disampaikan Gedung Putih pada Jumat waktu setempat sebagai bagian dari rencana perdamaian yang dinegosiasikan Trump pada musim gugur lalu. Trump menempatkan dirinya sebagai ketua dewan dan menyatakan bahwa susunan keanggotaan masih akan bertambah.
“Anggota tambahan akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih.
Struktur dewan eksekutif yang telah diumumkan menunjukkan dominasi Amerika Serikat. Dari tujuh anggota, enam di antaranya adalah warga negara AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Steve Witkoff, Robert Gabriel, serta Jared Kushner yang merupakan menantu Trump. Selain itu, terdapat Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan pengusaha Marc Rowan, sekutu politik Trump. Satu-satunya anggota non-Amerika adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet internasional.
Komposisi ini berbeda dari ekspektasi awal yang mengharapkan keterlibatan luas para pemimpin dunia dalam mengawasi transisi Gaza. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan posisi Amerika Serikat sebagai aktor utama dalam rekonstruksi dan tata kelola wilayah Palestina itu, meskipun berada di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Selain membentuk dewan sipil, Trump juga menunjuk Mayor Jenderal Jasper Jeffers, Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat untuk kawasan Timur Tengah, sebagai pemimpin International Stabilization Force. Pasukan ini akan dikerahkan ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas dan menjaga keamanan selama proses rekonstruksi berlangsung. Hingga kini, Gedung Putih belum memberikan kejelasan apakah pasukan Amerika Serikat akan terlibat langsung di lapangan.
Trump secara terbuka menekan Hamas agar melucuti senjata. Melalui media sosial, ia menyampaikan ancaman yang tegas.
“Mereka bisa melakukannya dengan cara mudah, atau cara sulit,” tulis Trump.
Di tengah rencana politik tersebut, kondisi di Gaza masih jauh dari stabil. Meski gencatan senjata mulai berlaku sejak Oktober, serangan militer Israel masih terus terjadi dan menewaskan ratusan warga Palestina. Ali Shaath, pejabat Palestina yang ditunjuk membantu pemerintahan Gaza, menilai proses pemulihan akan berlangsung sangat lama.
“Diperlukan setidaknya tiga tahun hanya untuk membersihkan puing-puing dari kota-kota yang hancur,” kata Ali Shaath pada Kamis.
Perang yang berlangsung lebih dari dua tahun itu telah menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina dan sedikitnya 1.671 warga Israel. Sebagian besar wilayah Gaza dilaporkan hancur akibat bombardemen intensif, menyisakan krisis kemanusiaan yang belum terselesaikan meski gencatan senjata telah disepakati.
Rencana Trump mendapatkan legitimasi melalui persetujuan Dewan Keamanan PBB, namun tidak sepenuhnya didukung oleh semua negara besar. Rusia dan China memilih abstain dengan alasan kurangnya kejelasan mengenai mekanisme kerja Dewan Perdamaian serta ketidakpastian terkait pembentukan negara Palestina.
Berdasarkan resolusi PBB, Board of Peace akan mengawasi Gaza hingga akhir 2027, sementara pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh panel teknokrat Palestina yang dikenal sebagai National Committee for the Administration of Gaza. Panel ini dipimpin oleh Ali Shaath dan dijadwalkan akan diumumkan secara lengkap dalam waktu dekat. Namun, pembagian kewenangan antara dewan yang didominasi Amerika Serikat, dewan eksekutif Gaza yang melibatkan lebih banyak negara, dan panel teknokrat Palestina dinilai berpotensi memicu ketegangan dalam pelaksanaannya.
Meski kekerasan masih terjadi dan masa depan Gaza belum memiliki kepastian yang jelas, Trump memasukkan konflik ini ke dalam daftar perang yang ia klaim telah berakhir selama kepemimpinannya, sebuah pernyataan yang memicu perdebatan di tengah rapuhnya situasi keamanan di wilayah tersebut. @kanaya
