Giliran KAMMI Soroti Anggaran Penanganan Covid-19 Garut, Peranan DPRD Dipertanyakan

Ketua Umum KAMMI Garut, Riana Abdul Azis./visi.news/zaahwan aries
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Indikasi adanya penyelewengan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Garut kembali menjadi sorotan. Kali ini, pihak Kesatuan Aksi mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mempertanyakan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut yang dinilai fungsinya sama sekali tidak berjalan.

Ketua Umum KAMMI Garut, Riana Abdul Azis, menyebutkan indikasi terjadinya penyelewengan anggaran Covid-19 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sudah sering mencuat. Namun sangat disayangkan, DPRD yang seharusnya responsif dalam menyikapi permasalahan tersebut, dalam hal ini malah terkesan acuh tak acuh.

“Kami masih mempertanyakan ke mana saja DPRD Kabupaten Garut selama ini? Apakah mereka terlalu sibuk mengurusi masalah internal sehingga
sama sekali tak ada keberpihakannya terhadap masyarakat,” ujar Riana di sekertariat KAMMI, Senin (29/6).

Dikatakan Riana, pihaknya menilai “distribution of power” yang dimiliki DPRD sesuai UUD 45 itu sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari tidak adanya fungsi kontroling yang dilakukan DPRD terhadap berbagai macam indikasi pelanggaran yang dilakukan jajaran eksekutif di Garut.

Hasil kajian yang dilakukan KAMMI Garut, tuturnya, ditemukan adanya ketidakjelasan terkait alokasi anggaran di tiga sektor priortas dalam program penanganan Covid-19. Tiga sektor prioritas tersebut yakni kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan jaring pengamanan sosial.

“Selain itu, alokasi anggaran ke berbagai dinas banyak yang tidak beruhubungan langsung dengan penganggaran dan dampak masyarakat,” katanya.

Menurut Riana, tak berselang lama setelah pemerintah mem-back up APBD menjadi Bansos Covid-19, kabar tentang penyaluran tidak terdengar di telinga publik. Sementara itu dana biaya tak terduga (BTT) yang sebelumnya hanya senilai Rp 25 miliar, disuntik 4 kali lipat menjadi 100 miliar.

“Dana untuk tambahan BTT itu diambil dari APBD setiap dinas yang disebut-sebut tidak penting. Kini terlihat sudah dengan jelas jika setiap tahunnya di Garut banyak terdapat anggaran yang memang tidak penting,” katanya.

Riana menyampaikan, yang juga patut mendapat perhatian yakni pelaksanaan penyaluran anggaran BTT penanganan Covid-19 yang dinilainya sangat tidak transparan dan sarat dengan indikasi penyelewengan.

“Salah satunya dalam program pengadaan satu juta masker dengan nilai anggaran mencapai Rp 5 miliar yang dinilainya banyak kejanggalan,” tambahnya.

Kualitas masker dengan harga Rp 5 ribu per potong sebelum dikurangi margin produsen itu, menurut Riana sangat meragukan untuk mencegah tertularnya Covid-19 kepada pengguna. Padahal esensi dari penggunaan masker adalah pencegahan penularan virus, bukan sekadar aturan protokol normatif.

Diungkapkan Riana, berdasarkan hasil kajian di lapangan, selain bahan, harga, dan efektivitas masker yang tidak memenuhi standar kesehatan, produsen masker yang ditunjuk pemerintah pun ternyata orang-orang dekat bahkan ada pula anggota keluarga pejabat penting di Garut. Motifnya terbaca jelas dan anggaran yang disalurkan pun sangat tidak transparan.

Padahal selain untuk upaya pencegahan peyebaran Covid-19, katanya, program penyedian masker ini juga bertujuan untuk mensejahterakan UKM sebagai produsen. Namun, pada kenyataannya yang mendapatkan proyek pengadaan masker itu kebanyakan pengusaha besar dan orang dekat, bahkan keluarga pejabat penting sehingga program pemberdayaan UKM yang diharapkan sama sekali tidak tercapai.

“Sebetulnya apa dasar dari program memproduksi masker berjumlah 1 juta ini? Yang kami baca saat ini hanya sebagai dasar untuk bagi-bagi kue anggaran BTT yang sebagian besarnya justru dirasakan oleh kolega-kolega dan keluarga pejabat penting di Garut,” ucap Riana.

Masih menurut Riana, polemik serupa terjadi pada program penganggaran lainnya. Pelaksanaan rapid test misalnya, anggaran konsumsi dinilai tidak masuk akal. Dari jumlah penganggaran Rp 140 juta, realisasi anggaran tidak melebihi setengahnya, terpaut di angka Rp 66 juta.

“Laporan tersebut tentu menimbulkan ambiguitas karena makan adalah kebutuhan dasar warga, tetapi sebagian warga tidak mengambil haknya tersebut,” tambahnya.

Kesemerawutan penyaluran bansos juga kata Riana terjadi pada program pembagian sembako. Isi sembako yang disalurkan masyarakat tidak melibatkan instansi produk sembako yang profesional.

“Kualitas sembako pun ditekan serendah mungkin supaya para calo yang terlibat dalam program ini dapat mengambil profit setinggi mungkin,” ujar Riana. @zhr

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Wahidin

Sen Jun 29 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Jenazah Wahidin (65) yang dilaporkan tenggelam dan hanyut terseret arus Sungai Ciulan akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR, Senin (29/6). Korban tenggelam dan hanyut saat hendak mencari ikan bersama dua rekannya di Sungai Ciulan Parungbiuk, tepatnya Kampung Pamijahan, Desa Tonjongsari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, […]