VISI.NEWS | JAKARTA – Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menilai pemerintah masih setengah hati dalam mempercepat transisi energi. Komentar ini muncul setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak boleh dipaksakan karena keterbatasan anggaran.

“Jika pemerintah serius dengan transisi energi, maka seharusnya anggaran negara dan kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, bukan terus memberi subsidi pada batu bara,” kata Bondan, Rabu (5/2/2025).

Bondan juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran menunjukkan pentingnya pembiayaan dari sektor swasta. Namun, pernyataan Menteri ESDM yang kontradiktif dinilai dapat merusak kepercayaan lembaga keuangan global yang diperlukan untuk mendukung transisi energi Indonesia.

“Sikap tidak konsisten ini dapat merusak kepercayaan para investor dan semakin memperlambat laju investasi bagi transisi energi,” ucap Bondan.

Lebih lanjut, ia menyebut sikap ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di forum G20, yang menegaskan bahwa transisi energi adalah prioritas nasional.

“Jika pemerintah ingin mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia, maka kebijakan transisi energi harus dijalankan dengan konsisten, bukan dengan sinyal yang membingungkan,” tegas Bondan.

Bondan juga menyoroti pentingnya langkah konkret seperti pengalihan subsidi energi fosil ke energi bersih, pengetatan standar emisi PLTU, percepatan reformasi sektor kelistrikan, serta memastikan transisi energi yang adil bagi masyarakat terdampak.

“Jika pemerintah terus memberikan pernyataan dan aksi yang bertentangan dengan komitmen transisi energi Indonesia yang telah disampaikan di forum internasional, maka transisi energi di Indonesia hanya akan menjadi janji kosong,” kata Bondan. @ffr