H. Erwin: PKL Sektor Paling Terpukul Akibat Pandemi, Tapi Kurang Perhatian Pemerintah

Editor Ketua Komisi A DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Erwin Gunawan. /visi.news/ki agus
Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Salah satu kelompok yang mengalami kerugian akibat terdampak pandemi virus corona (Covid-19) adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Secara global PKL merupakan pelaku ekonomi sektor informal namun sektor ini jarang sekali disentuh oleh bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Bandung, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga era new normal saat ini.

Terlewatnya PKL dalam jaring pengaman sosial oleh pemerintah ini, menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bandung H. Erwin Gunawan, disebabkan beberapa faktor. Mulai dari proses pendataan hingga kurangnya keberpihakan pemerintah. Padahal dari sektor UMKM, PKL merupakan bagian di dalamnya sebagai penjaga gawang ketahanan ekonomi di Kabupaten Bandung.

“Kita bisa bayangkan betapa rusaknya perekonomian di Kabupaten Bandung apabila para pelaku UMKM tidak bisa lagi menjalankan usaha mereka. Cara berpikir sistemik ini perlu dimiliki pemerintah dalam melihat betapa perlu keseriusan kita melihat pentingnya UMKM agar tetap tumbuh positif bukan hanya demi dirinya sendiri melainkan demi keseluruhan laju perekonomi di Kabupaten Bandung,” katanya anggota Fraksi PDI Perjuangan ini kepada VISI.NEW,¬† via telepon, Rabu (17/6/2020).

Oleh karena itu, Erwin berharap, kelalaian pemerintah pada masa PSBB jangan sampai terulang lagi, dengan mulai memprioritaskan pembahasan rumusan kebijakan yang mampu menghidupkan kembali sektor UMKM khususnya PKL secara signifikan.

Dikatakannya, kebijakan tersebut harus mencakup beberapa hal, pertama akses permodalan. Para PKL selama masa PSBB, katanya, tidak memiliki pemasukan lain baik dari usahanya maupun dari bantuan sosial. “Demi mempertahankan hidupnya mereka menggunakan semua sumber daya yang mereka punya, mulai dari tabungan sampai aset lainnya. Semua itu akibat¬† ketiadaan modal usaha untuk menjalankan kembali roda ekonomi. Karena akses terhadap permodalan menjadi faktor yang paling utama dan menentukan dalam perumusan kebijakan tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  PRAKIRAAN CUACA: Kota/Kab. Bandung Hari Ini & Nomor-nomor Telepon Penting

Kedua, lanjutnya, soal pembangunan kembali trust publik untuk menghidupkan kembali transasksi ekonomi dalam sektor UMKM. Hal ini penting dikarenakan dalam masa pandemi Covid-19, publik terpukul secara psikis (mental), sehingga membuat aktivitas ekonomi mengalami kemacetan. “Pemerintah perlu melakukan normalisasi atas kebekuan ini lewat program program yang sifatnya promotif untuk mengajak kembali warga memulai kegiatan kegiatan ekonomi,” tandasnya.

Sementara yang Ketiga, tambahnya, menyangkut soal protokol kesehatan dalam era new normal ini, pemerintah perlu secara gencar melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha UMKM secara umum maupun PKL secara khusus, untuk memberikan wawasan dan fasilitas bagaiman supaya protokol kesehatan dapat secara disiplin dijalankan di area usaha mereka.

“Apabila pemerintah dapat menyiapkan rumusan kebijakan tersebut yang sifatnya komprehensif maka sektor UMKM saya yakin akan dapat kembali hidup dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Namun dalam perumusannya, ditegaskan Erwin, Pemkab Bandung perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari pihak legislatif sebagai rekanannya, maupun pelaku usaha yang langsung mengalami dampak pandemi tersebut. Persoalan berikutnya ialah konsistensi dalam melaksanakannya yang akan sama sama kita awasi demi kepentingan bersama. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

PMI Imbau Pengurusnya yang Maju Pilkada 2020 Nonaktif Sementara

Rab Jun 17 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS –¬†Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman, Said, meminta pengurus yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 untuk nonaktif sementara. Hal tersebut bertujuan menjaga sikap netral PMI sebagai organisasi kemanusiaan. “Sejumlah pengurus PMI mungkin saja akan ada yang dicalonkan oleh partai politik tertentu karena ketokohannya. Tetapi begitu masuk […]